SUKADANA (Lampost.co) -- Hampir separuh dari 78 pendaftar CPNS yang memilih formasi di Kabupaten Lampung Timur dipastikan tidak memenuhi syarat (TMS) atau gugur dan tidak akan mendapatkan nomor peserta tes. Hal itu terjadi karena sertifikat akreditasi perguruan tinggi yang mereka lampirkan tidak sesuai ketentuan.

Dimana seharusnya sertifikat akreditasi perguruan tinggi yang dilampirkan adalah pada saat tahun kelulusan yang bersangkutan, namun yang dilampirkan atau diunggah saat mendaftar ternyata sertifikat akreditasi baru yang diterbitkan setelah peserta lulus dari kuliah.



Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Lamtim, Risdiyanto, kepada Lampost.co, Jumat (28/9/2018) menjelaskan, hingga hari ketiga (28/9/2018) dibukanya pendaftaran CPNS, tercatat sudah 78 pelamar mendaftarkan diri melalui website sscn.bkn.go.id yang memilih formasi di Kabupaten Lamtim.

Namun dari hasil verifikasi sementara yang dilakukan oleh panitia seleksi daerah penerimaan CPNS Kabupaten Lamtim, ternyata dari 78 pendaftar itu separuhnya dipastikan TMS atau gugur dan tidak akan mendapatkan nomor tes atau ujian.

Hampir separuh dari 78 pendaftar CPNS di Kabupaten Lamtim itu dipastikan gugur karena sertifikat akreditasi perguruan tinggi yang mereka lampirkan atau mereka unggah tidak sesuai ketentuan.

Dimana seharusnya sertifikat akreditasi yang dilampirkan adalah yang masih berlaku saat peserta lulus kuliah. Namun nyatanya yang dilampirkan adalah sertifikat akreditasi baru yang diterbitkan setelah peserta lulus dari kuliah. “Karena itulah maka dipastikan hampir separuh dari 78 pendaftar CPNS di hari ketiga ini gugur dan tidak akan mendapatkan nomor test,” kata Risdiyanto.

Ketentuan dalam hal akreditasi perguruan tinggi tersebut, kata dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No. 36 Tahun 2018. Dimana dalam salah satu klausul Peraturan itu disebutkan bahwa, calon pelamar CPNS merupakan lulusan SMA/sederajat yang sudah terdaftar di Kemendikbud/Kemenag, dan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan program studi terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan terdaftar di forlap Kemenristekdikti saat kelulusan.

Sesuai ketentuan itu dicontohkan oleh Risdiyanto, seorang pelamar lulus kuliah pada 2012 maka harus melampirkan sertifikat akreditasi yang masa berlakunya (lima tahun) saat yang bersangkutan lulus. Misalnya sertifikat akreditasi yang diterbitkan pada 2010 atau 2011. Sementara jika melampirkan sertifikat akreditasi yang baru diterbitkan pada 2013 atau setelah yang bersangkutan lulus, maka dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat (TMS).

Disamping ketentuan dalam Per Menpan tersebut, mengenai akreditasi ini kata Risdiyanto lagi, juga sesuai dengan surat Kemenristekdikti No.97197/A2/1/KP/2017, tanggal 26 September 2017, tentang penetapan kelulusan akreditasi. Dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri, Inspektur Jenderal, Kepala Pusdiklat Kemenristekdikti itu jelas diatur mengenai  ekreditasi tersebut.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR