KRUI (Lampost.co) -- Di akhir tahun anggaran. Tiap partai politik (parpol) di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) yang telah menerima bantuan dana, wajib membuat dan menyerahkan laporan hasil penggunaan dana ke Badan Kesbangpol setempat, untuk dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK).  

Hal itu ditegaskan oleh Nursirwan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Pesibar, melalui Kasubbid Pengembangan Budaya Politik, Etika Politik, Fasilitas Partai Politik dan Pemilu, Hendra, Senin (21/5/2018).



"Di akhir tahun parpol harus laporkan penggunaan dana ke Kesbangpol. Karena di akhir tahun BPK akan memeriksa hasil penggunaan dana anggran parpol, yang kemudian menjadi penilaian apakah ditahun berikutnya parpol tersebut berhak mendapatkan bantuan dana atau tidak," Kata Hendra.

Dari jumlah seluruh 11 partai politik yang menempati kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar),  kata dia, baru sebanyak 8 parpol yang telah mengajukan berkas untuk menerima bantuan dana parpol di tahun 2018 ini.  

 

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR