JUAL beli benur atau benih lobster jelas-jelas bisnis terlarang. Tetapi godaan mudahnya menjalankan usaha dan harga jual tinggi menyebabkan bisnis ilegal itu kian menggiurkan.

Di Pesisir Barat penangkapan benur makin marak. Sesuai dengan hukum ekonomi, ramainya aktivitas nelayan penangkap benur disebabkan banyaknya penampung maupun pembeli. Selain itu juga diduga kuat mendapat dukungan oknum aparat penegak hukum untuk mencari penghasilan tambahan.



Pemerintah setempat tidak henti-hentinya menyosialisasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) No. 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster (Panulirus), Kepiting (Scylla), dan Rajungan (Portunus pelagicus).

Aktivitas penangkapan benur juga bertentangan dengan Permen KKP No.1/2015, UU No.31/2004 sebagaimana diubah dengan UU No.45/2009 Pasal 86 dan 88. Dalam aturan itu, pelanggar aturan diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp2 miliar.

 

Bahkan, Pemkab Pesisir Barat telah menerbitkan surat edaran penghentian penangkapan benur. Mirisnya surat edaran itu bak macan kertas. Pemerintah Pesisir Barat tidak berdaya menindak penangkap ataupun pembeli benur. Pasalnya hingga saat ini, Pesisir Barat belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang bisa melakukan penertiban.

Bisnis benur memang menguntungkan. Oknum yang menjual benih lobster mendapatkan keuntungan pribadi cukup besar. Padahal selain merusak ekosistem lobster, penangkapan benih lobster menurunkan produktivitas lobster Lampung maupun nasional.

Tindakan penyelundupan benih lobster berkali-kali digagalkan. Pada 5 Mei 2017, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Lampung menggagalkan penyelundupan benur bernilai mencapai Rp3,9 miliar. Dari tujuh tersangka diperoleh sebanyak 52.884 ekor benih lobster diperkirakan berusia sekitar dua pekan. Benur itu akan dikirim ke Batam melalui Bandara Radin Inten II.

Lalu, petugas Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung juga pernah menyita 8.891 benih lobster jenis mutiara asal Lampung Barat dan Kotaagung, Tanggamus. Benur senilai Rp1,3 miliar itu ditemukan di kendaraan minibus yang akan menuju ke arah Bandar Lampung, pada 31 Juli 2017. Ribuan benih lobster itu akan diselundupkan ke luar Lampung.

Sudah sepatutnya pemerintah menjalankan upaya maksimal untuk menghentikan penangkapan maupun penjualan benur. Tidak hanya nelayan yang wajib diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian laut. Jangan sampai hanya karena godaan uang maka kelestarian alam Pesisir Barat menjadi tumbal.

Pemerintah daerah, aparat penegak hukum harus lebih tegas menertibkan penjahat lingkungan itu. Tentunya, kebijakan pemerintah juga harus selaras dengan kesejahteraan nelayan. Jangan hanya melakukan penertiban namun tidak melakukan pembinaan dengan mempersiapkan budi daya lobster di laut yang berwawasan lingkungan.

Menjual benur lobster tidak ubahnya sistem ijon. Tentunya hal itu merugikan nelayan sendiri. Sudah sepatutnya pemerintah menertibkan jual beli benur ini untuk meningkatkan produksi lobster Tanah Air. Akal pendek nelayan setempat harus diubah ke arah lebih baik. Nelayan harus berpikir tidak hanya untuk keuntungan sesaat, tapi juga kepentingan masa mendatang. n

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR