BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) – Sejumlah akademi Universitas Lampung (Unila) menyerukan sikap mereka menolak revisi Undang Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disetujui DPR beberapa waktu lalu.

Seruan itu sejalan dengan aspirasi masyarakat yang telah dikejutkan paripurna DPR yang menyetujui usulan RUU KPK. Proses pembahasan RUU dinilai dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik. 



Banyak pihak memberi kritikan karena dianggap revisi akan melemahkan KPK. Kritik terkait rencana revisi UU KPK tak hanya datang dari para pegiat antikorupsi. Akademisi Unila pun melncarkan seruan penolakan Revisi UU KPK tersebut.

Salah satu Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Budiono megatakan isi Revisi RUU KPK justru melemahkan KPK. Padahal KPK adalah amanah reformasi melawan korupsi. Penanggulangan korupsi adalah amanah reformasi sekaligus amanah konstitusi.

"Mengingat tujuan kemerdekaan RI tidak akan tercapai selama korupsi marak di Indonesia. Kami dosen Universitas Lampung menentang setiap upaya pelemahan penanggulangan korupsi," katanya melalui pesan Whatspp yang diterima Lampost.co, Selasa, 10 September 2019.

Para akademisi Universitas Lampung yang terus menentang dan menggaunkan setiap upaya pelemahan penanggulangan korupsi yakni Budiono, Rinaldy Amrullah, Deni Achmad, Budi Rizky, Heni Siswanto, Yusdianto, Zulkarnain Ridwan, Muhtadi.

Komudian, Ahmad Zazili, Abd Muthalib Tahar, Naek Siregar, Rohaini, Gunawan Jatmiko, Muhammad Farid, Usep Syaipudin, Diky Hidayat, Limin Santoso, Arizka Warganegara, Muslimin, M.Wendy Trijaya, dan masih banyak lagi yang akan bergabung.

"Kita terus mensuport KPK. Kita ingin semangatt berantas korupsi terus digerakan. Save KPK," kata akadesmisi Hukum Tata Negara tersebut.

 

 

 

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR