Jakarta (Lampost.co) -- Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan nasibnya di Kabinet Kerja kepada Presiden Joko Widodo. Presiden, kata dia, memiliki hak penuh dalam memutuskan statusnya sebagai menteri perindustrian.

"Apa pun itu (reshuffle atau tidak) merupakan hak prerogatif Presiden," kata Airlangga di sela-sela musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

Airlangga sendiri tak menjawab lugas akan mengundurkan diri atau tidak sebagai menteri setelah menjadi ketum Golkar. Ia hanya menegaskan selama jabatan menteri masih melekat, ia akan tetap menjalankan tugasnya. 

"Terkait amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden, tentu sebagai pembantu beliau saya wajib menjalankan amanah tersebut," ujar dia. 

Airlangga masuk ke dalam Kabinet Kerja menggantikan Saleh Husin pada Juli 2016. Dengan terpilihnya menjadi ketum Golkar, Airlangga merangkap jabatan karena masih berstatus menteri.

Sisa waktu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menjadi pertimbangan nasib Airlangga di Kabinet Kerja. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden masih mengkaji posisi Airlangga di kabinet. 

Kalla tak bicara banyak soal nasib Airlangga di kabinet. Pasalnya, keputusan mengganti dan menunjuk menteri ada di tangan Presiden. 

"Karena waktunya tidak lama, paling satu setengah tahun. Kita lihat nanti perkembangannya," kata Kalla, kemarin. 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR