BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Polda Lampung meminta kepada masyarakat  jika ada upaya pungutan liar (Pungli), yang dilakukan oleh pihak tertentu, khususnya oknum Apratur Sipil Negara (ASN), agar tak sungkan melaporkan hal tersebut ke Mapolda Lampung.

Menurut Wadirreskrimsus Polda Lampung AKBP Eko Sudaryanto, memang ada potensi pungli, dan praktek korupsi, yang digunakan oleh oknum ASN yang memanfaatkan jabatannya, untuk mengambil keuntungan tertentu, khususnya dana anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.



"Kalau ada silahkan laporkan ke kita, (red Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung), ada juga saber pungli, jangan ragu," ujarnya kepada Lampost.co, Senin (3/9/2018).

Disinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) di Pemkab Pesawaran dengan dua tersangka yakni, Kepala SMPN 4 Teluk Pandan, Pesawaran Zikri, dan Iwan Subarna selaku Kasi Perlengkapan Disdik Pesawaran, keduanya dijerat  pasal 12 E Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

"Jadi emang unsurnya pemerasan atau pungli, ibaratnya ada truk mobil lewat jalinsum mereka dipalak, bukan gratifikasi," katanya.

Eko membahkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman, terhadap perkara tersebut. Belum ditemukan adanya pungli lain, atau dari anggaran lain yang ditarik sejumlah kepala sekolah. Untuk status Khairul Selaku Kasubag Sarpas juga masih sebagai saksi.

"Sementara baru pengadaan laptop tersebut yang diduga pungli, kita masih dalami. Sempat ada pengakuan saksi diminta oleh Kasubag, tapi bukti lainnya belum menguatkan, sedangkan harus minimal ada dua alat bukti," katanya.

Ternyata, awalnya dua tersangka tersebut meminta uang Rp10 juta ke 7 SMPN di Pesawaran yang mendapatkan pengadaan laptop dengan total unit per sekolahnya mencapai 20 unit. Kemudian para kepala sekolah hanya bisa menyanggupi Rp6 juta, dan baru 5 kepala sekolah yang menyetorkan uang tersebut, dan rata-rata dari kantung pribadi kepala Sekolah.

"Jadi kita masih dalami ancamannya, emang tak ada aturan tertulis, tapi modusnya nanti kalau enggak setor, untuk anggaran lainnya, tidak bakal dikasih lagi, padahal kepsek tersebut melalui kualifikasi dan pendataan, untuk mendapatkan bantuan dari pusat," paparnya.
 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR