BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Polda Lampung mendukung adanya instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberantas pungli, terutama sektor perizinan yang jangan sampai dipersulit.

"Kita dukung adanya hal tersebut, dan sudah ada di sini lembaganya," ujar Irwasda Polda Lampung Kombes Pol Rudy Sumardiyanto, di Mapolda, Senin (15/7/2019).
Guna memangkas brikorasi yang berbelit, dan adanya embel-embel (setoran) untuk mempermudah izin, Pihaknya bakal melakukan upaya tegas.
Caranya, setiap pengusaha atau ada warga yang merasa menjadi korban pungli, khususnya perizinan bisa melapor ke Polda Lampung.



"Jangan ragu lapor ke kami, tentunya dengan data dan informasi yang valid, pasti bakal di Lidik, dan ditindak," kata Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Lampung itu.
Ditanya soal berapa kasus pungli yang ditangani Polda Lampung, Irwasda belum bisa memaparkan karena tak memegang data rinci.

Tetapi Penindakan pungli yang sifatnya street crime, (pungli jalanan) sudah diberikan tugas kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan Polres Jajaran sampai tingkat ke bawah yang sudah diberi amanat untuk melakukan penindakan.
Kemudian pungli yang sifatnya collar white Crime, pun sudah diberikan tugas ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung seperti adanya pungli perizinan dan sebagainya.

Namun, Berdasarkan catatan Lampung Post, setidaknya ada dua perkara pungli yang ditangani Polda Lampung hingga pelaku ditangkap dan menjadi tersangka
Rinciannya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Lampung mengamankan oknum staf pengukur tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Lampung dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sebuah rumah makan di Bandar Lampung, Selasa, 4 September 2018.
Oknum staf pengukur tanah BPN Kanwil Lampung ini diketahui bernama Eko Irianto yang tertangkap tangan memeras seorang pengusaha asal Pesawaran berinisal A. korban diminta uang Rp150 juta namun sertifikat tak kunjung jadi.
Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala sekolah (kepsek) SMP 4 Pesawaran dan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesawaran, Selasa (28/8/2018) sekitar pukul 17.00 WIB.
Dua pelaku yakni, Zikri (52), mantan kepala SMP Negeri 4 Pesawaran, dan Iwan Sobarna (46), mantan kepala seksi sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesawaran.
Keduanya memeras 5 kepala sekolah masing-masing Rp6 juta agar mendapatkan pengadaan bantuan komputer dari Pemerintah Pusat.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR