ANGGARAN menjadi kata kunci dalam pembangunan. Sebab, semua gagasan untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang kemudian dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan akan terlaksana bila tersedia anggarannya dan dialokasikan untuk dibiayai. Gagasan yang diwujudkan dalam perencanaan belum akan berdampak bila tidak dilaksanakan dan akan dapat dilaksanakan bila disediakan anggaran.

Kenyataannya, masalah pembangunan sangat kompleks karena sangat banyak dan bervariasi. Keinginan untuk menyelesaikan semua masalah pembangunan dan harapan akan masa depan yang lebih baik juga sangat tidak terbatas, sementara sumber daya (dana, waktu, tenaga) dan kemampuan (pengetahuan, teknologi, skill) yang tersedia sering terbatas. Dengan demikian, tidak semua masalah pembangunan dapat diselesaikan dan tidak semua harapan dapat dipenuhi.



Itulah sebabnya diperlukan prioritas. Prioritas bukan pilihan sehingga memilih yang satu meninggalkan yang lain, melainkan lebih pada urutan, yaitu mendahulukan yang lebih penting. Di sinilah titik krusial penyusunan rencana pembangunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pilihan cerdas benar-benar harus dilakukan untuk menentukan kegiatan yang berdampak luas dan menyelesaikan sumber (akar) masalah pembangunan. Justru masalahnya dimulai dari sini. Sebab, sering penyusunan rencana pembangunan dianggap sesuatu yang rutin karena sifatnya yang berulang dan lingkup permasalahan yang sama.

Merumuskan masalah dan menentukan kadar (tingkat) masalah yang harus diselesaikan membutuhkan analisis yang mendalam (teknokratik), yaitu didasarkan atas pengetahuan ilmiah. Pragmatisme berpikir kerap mengarahkan untuk mengatakan, “Untuk apa berteori, yang penting apa kegiatannya, apa usulannya”.

Padahal, kajian teori itulah yang dapat membantu kita membedakan mana yang akar (sumber) masalah dan mana yang sekadar gejala (symptom) masalah sehingga tahu apa kegiatan yang tepat. Akibatnya, banyak kegiatan pembangunan yang bersifat pengulangan atau sekadar berkegiatan. Pada akhirnya, banyak yang berkata, “Kayaknya sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi kok masalahnya belum terjawab.”

Masalah Substansial

Sayang sekali sumber daya yang terbatas ketika dipergunakan justru tidak memberikan hasil yang maksimal, karena dialokasikan pada kegiatan yang tidak berdampak besar dan langsung menyelesaikan sumber masalahnya. Inilah masalah substansial dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Masalah ini kemudian berlanjut. Karena cara pandang (mindset) terhadap masalah pembangunan yang kurang pas, alokasi anggaran juga menjadi tidak efektif dan efisien. Alokasi anggaran kehilangan kendali sehingga tidak fokus. Dengan demikian, alokasi dana cenderung menggunakan pertimbangan teknis.

Kesan bagi-bagi dana mengedepan. Bahkan, ada yang untuk kepentingan darurat, tetapi bukan karena keadaan darurat. Akibatnya, ada kegiatan seolah sekadar jalan karena tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah pada tingkatan yang ingin diselesaikan. Inilah masalah substansial dalam menyusun penganggaran pembangunan.

Kedua masalah ini sering kurang mendapat sorotan, karena prosesnya sudah berjalan dan wujud perencanaan dan penganggarannya sudah ada. Namun, justru yang banyak mendapat perhatian adalah pelaksanaannya. Pertama dalam penyerapan anggarannya dan yang kedua adalah hasilnya.

Hasilnya mudah dikenali sehingga cepat meresponsnya, tanpa harus berpikir mendalam. Sedikit sekali yang mendalami apakah sudah berfungsi atau bahkan menjawab apa dari masalah pembangunan yang ada dan seberapa besar. Itulah mengapa dikenalkan konsep kinerja agar pembangunan tidak sekadar mewujudkan output (hasil), tetapi yang lebih penting adalah manfaat (outcome) yang diperoleh dari apa yang dibangun, bahkan dampaknya (impact) dalam menyelesaikan masalah pembangunan atau mewujudkan harapan yang diinginkan. 

Penyerapan anggaran per kegiatan umumnya tercapai. Yang membuat waswas dan sering disoroti adalah semua rencana pembangunan yang telah dianggarkan apakah dapat dilaksanakan. Penyerapan anggaran secara keseluruhan itulah yang menjadi sorotan. Apalagi, ketika sudah memasuki triwulan (tiga bulanan) keempat tahun berjalan.

Seperti saat ini, dari informasi yang beredar di media massa, Lampung Selatan baru menyerap anggaran sekitar 50%, Bandar Lampung untuk lingkup Komisi II DPRD baru menyerap anggaran sekitar 50%—60%, dan Lampung Timur menyerap anggaran sekitar 54,43%. Untuk Provinsi Lampung sampai dengan September penyerapan anggaran sudah lebih baik, yaitu 65%. 

Secara keseluruhan, memang ada ketimpangan distribusi penyerapan anggaran karena umumnya penyerapan lebih banyak pada triwulan akhir atau mendekati akhir anggaran, yaitu sekitar bulan Oktober—Desember. Kondisi ini memang kurang ideal, tetapi kenyataannya memang banyak kegiatan dimulai triwulan kedua yaitu sejak bulan April.

Hal ini sudah disadari secara nasional bahkan Presiden mengimbau untuk menyegerakan memulai kegiatan pembangunan pada awal tahun anggaran. Ada kelemahan ketika kegiatan menumpuk pada akhir tahun anggaran, yaitu kegiatan cenderung tergesa-gesa sehingga bisa berdampak pada kualitas hasilnya.

Membangun Kepedulian

Setidaknya, kondisi ini menggambarkan ada manajemen pengelolaan anggaran yang kurang efektif. Sebab, penganggaran bukan hanya mengalokasikan besaran dana, melainkan juga menentukan kapan dana tersebut didistribusikan.

Kendalanya, anggaran dibiayai dari pendapatan yang juga sedang dipungut, sementara pendapatan yang dipungut juga cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari Pemerintah Pusat. Pencairan dana ini juga sering terkendala. Memang agak riskan menyoroti soal penyerapan anggaran karena banyak faktor yang menyebabkannya.

Pada kasus Kabupaten Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung, terindikasi bahwa salah satu faktornya adalah cutinya kepala daerah karena mengikuti kontestasi pemilihan gubernur Lampung. Sementara Kabupaten Lampung Selatan juga tidak terlepas dari transisi bupati.

Di sisi lain, proses tender bisa jadi juga menjadi faktor penyebab. Yang perlu mendapat perhatian adalah lambatnya proses pelaksanaan kegiatan yang berasal dari aparatur itu sendiri. Ini bukan masalah baru, karena sudah disinyalir ada hambatan administratif dan mental aparat yang bertanggung jawab, sehingga terkesan menunda atau bahkan membatalkan. Ada pula karena terbatasnya aparatur di bidang pengadaan.

Memang kompleks masalahnya, tetapi bukan berarti tidak bisa dicari jalan keluar. Komitmen menyelesaikan masalah ini harus tertuang dalam kebijakan baik menyangkut aparatur, regulasi, maupun sarana-prasarana. Bersamaan dengan itu, adalah bagaimana membangun kepedulian atas kualitas hasil pembangunan.

Pengawasan pembangunan harus menjadi komitmen bersama baik pemerintah dan pihak ketiga yang mengerjakannya maupun masyarakat yang memanfaatkannya. Mari kita bangun daerah Lampung mulai dari membenahi perencanaan, mengoptimalkan alokasi anggaran, dan bersinergi mengawasi pelaksanaan pembangunan! 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR