Jakarta (Lampost.co) -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad, mempertanyakan urgensi revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ia menilai, draf revisi UU tersebut justru melemahkan lembaga antirasuah.

"Ternyata setelah kita lihat dan telusuri draf revisi ternyata banyak dari poin-poin yang justru tidak menguatkan posisi KPK saat ini, justru ada pelemahan. Oleh karena itulah kita menganggap tidak relevan revisi ini," ujar Samad di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 September 2019.



Samad bilang, hal ini merujuk pada enam poin krusial dalam revisi UU KPK. Pasalnya, enam poin tersebut akan menganggu kinerja KPK. Salah satunya poin mengenai KPK jadi lembaga eksekutif. Kemudian pegawainya akan berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Samad menegaskan hal itu sama saja menjadikan status KPK seperti kejaksaan. Hal itu juga berpotensi lembaga Antirasuah menjadi tak independen.

"Kalau Lembaga antikorupsi di dunia status dari tidak dalam kekuasaan, semua independen. Kalau KPK ini mau jadi sebagai lembaga pemerintah maka enggak perlu ada, sudah ada Kejaksaan dan Polri," ujar Samad.

Ada pun enam poin yang dikritisi publik dalam Revisi UU KPK diantaranya:

Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Serta pegawai KPK nantinya dari unsur ASN.

Kedua, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK.

Ketiga, penyadapan yang dilakukan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK. Keempat, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain. Sebabnya KPK sebagai lembaga penegak hukum merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia.

Keempat, pelaporan LHKPN dilakukan di masing-masing instansi, sehingga hal ini akan mempersulit melihat data kepatuhan pelaporan dan kewajaran kekayaan Penyelenggara Negara.

Kelima, KPK berwenang menghentikan penyidikan serta penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Keenam, KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan korupsi.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR