PEMERINTAH saat ini tengah menggenjot berbagai pembangunan infrastruktur yang mengedepankan aspek pemerataan. Hal itu tidak lepas adanya ketimpangan regional antarwilayah.
Presiden Joko Widodo tidak hanya menekankan pembangunan infrastruktur berskala besar seperti halnya jalan tol. Infrastruktur berskala kecil pun menjadi prioritas di tengah gempuran berbagai megaproyek pembangunan fisik.
Presiden menyadari infrastruktur kecil seperti jembatan gantung nilai kontraknya kecil, tetapi manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Di antaranya, mempercepat pergerakan orang dan distribusi logistik sehingga mendatangkan efisiensi.
Terlebih di sejumlah wilayah di tanah air memiliki topografi yang dilalui lintasan sungai. Karena itu, pemerintah akan meningkatkan proyek infrastruktur berskala kecil, seperti jembatan gantung, dengan sumber dana yang ditopang APBN.
Keberadaan jembatan gantung demikian penting termasuk wilayah seperti halnya Lampung yang juga banyak dialiri lintasan sungai. Infrastruktur kecil itu demikian vital dalam menjaga interkoneksi antar wilayah yang masih terpisah aliran sungai. 
Namun, sarana fisik kecil tapi penting itu justru kerap diabaikan. Beberapa jembatan gantung di Lampung kondisinya buruk termakan usia seperti halnya di Desa Talang, Way Sulan, Kecamatan Way Sulan, Lampung Selatan.
Jembatan gantung yang dibangun 2009 itu menghubungkan desa setempat dengan Wawaykarya, Lampung Timur. Karena tidak tersentuh pemerintah setempat, masyarakat pun memperbaiki jembatan tersebut seadanya secara swadaya September lalu.
Cerita nahas terkait jembatan gantung teranyar terjadi di Pekon Banjarnegoro, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Minggu (12/11/2017). Dua remaja terperosok ke Sungai Semaka akibat melintasi jembatan gantung terputus bagian tengahnya.
Andaikan jembatan gantung itu layak dilintasi, Danang (16) dan Ridho (15) yang mengendarai motor kemungkinan tak akan mengalami nasib nahas. Ridho berhasil menyelamatkan diri, sementara Danang hingga kemarin belum ditemukan.
Sesuai dengan UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara yang menjadi korban bisa menuntut pemerintah jika mengalami kecelakaan yang disebabkan jalan rusak dan tidak ada rambu-rambu yang menjelaskan kerusakan jalan.
Kondisi jalan atau jembatan rusak tentu tidak terjadi secara tiba-tiba, kecuali karena bencana alam. Jembatan gantung terputus karena kayu-kayunya yang lapuk seperti halnya di Pekon Banjarnegoro tentu melalui proses panjang.
Pemerintah seharusnya tahu bahwa jembatan itu sudah tak layak lagi untuk dilintasi. Kalau tidak diperbaiki, sebaiknya ditutup ketimbang membahayakan warga. Kesalahan yang selalu terulang adalah kebijakan baru muncul setelah terjadi musibah. n

 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR