SUKADANA (Lampost.co)--Tim verifikasi tunggakan Pajak Bumi Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamtim selesiakan tugas verifikasi  dan validasi terhadap wajib pajak yang menunggak. 

Dari enam kecamatan yang sudah selesai diverifikasi dan divalidasi ternyata hasilnya 90% wajib pajak PBB-P2 sudah membayar pajak, namun dianggap masih menunggak karena pada waktu itu belum diinput pada aplikasi Sismiop NG Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.



Sebelumnya diberitakan, hingga per Januari 2014 seluruh pengelolaan PBB P-2 di Kabupaten Lamtim diserahkan oleh KPP Pratama Metro ke Pemkab Lamtim.
Dalam penyerahan pengelolaan PBB dimaksud turut pula diserahkan warisan piutang PBB P-2 masyarakat atau wajib pajak yang ada di Kabupaten Lamtim sejumlah Rp8,3 miliar, Piutang PBB yang juga diserahkan oleh KPP Pratama Metro sejumlah Rp8,3 miliar itu terhitung sejak 1994 hingga 2013.

Dijelaskan Sekretaris Bapenda Kabupaten Lamtim, Taufik Hidayat, kepada Lampost.co, Kamis (14/3/2019), sebenarnya piutang PBB P-2 yang belum tertagih di masyarakat atau wajib pajak di Kabupaten Lamtim itu piutang lama. Namun demikian Pemkab melalui Bapenda Lamtim tetap menurunkan Tim verifikasi untuk melakukan pendataan dan validasi.

Pendataan dan validasi itu dilakukan untuk mengetahui kondisi real di lapangan, mengenai wajib pajaknya beserta obyek pajaknya yaitu tanah dan bangunan di enam kecamatan yaitu, Way Bungur, Purbolinggo, Bumi Agung, Pekalongan, Batanghari Nuban dan Raman Utara.

Dari verifikasi dan  validasi yang dilakukan oleh tim tersebaut, hasilnya 90% WP di enam kecamatan itu menyatakan  sudah membayar pajak dan tidak pernah menunggak. Pernyataan itu disertai tanda bukti pembayaran dan dikuatkan oleh pernyataan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat. 

Ke 90% WP itu dinyatakan menunggak kata dia, karena saat mereka membayar pajak PBB-P2 pada waktu itu belum diinput dalam aplikasi Sismiop pada KPP Pratama Metro. 

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR