BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Penyelenggara negara dalam hal ini pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan batas waktu hari Jumat (20/7/2018).

Namun, dari total 58 pejabat yang diundang hanya 24 pejabat eselon II yang hadir dalam dalam rapat pemutakhiran LHKPN 2017 di ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Pemprov Lampung, Senin (16/7/2018).



"Masih ada 34 pejabat yang belum hadir, kami sangat berharap besar bagi yang belum datang hari ini segera diberitahu,  disampaikan, jangan sampai ada alibi mereka tidak hadir karena tidak diundang," kata sekprov Hamartoni.

Hamartoni mengingatkan kepada pejabat eselon II untuk mengikuti rapat sehingga bisa memahami pemutakhiran dan proses pengisian e-LHKPN. 

"Jangan salahkan kami jika ada hal yang tidak mengenakkan terhadap indikasi  pelanggaran LHKPN, " ungkapnya.

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR