Jakarta (Lampost.co): Presiden Joko Widodo bakal berkantor di Kalimantan Timur pada 2024. Tepatnya, di Bukit Soeharto, daerah yang berada di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Istana Presiden memang diproyeksikan dibangun di Bukit Soeharto. "Insyaallah Pak Presiden juga sudah pindah (pada 2024)," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.



Bambang menjelaskan pada tahap pertama seluruh perangkat eksekutif dan legislatif efektif pindah. Sebab pembangunan pusat pemerintahanan seperti istana negara, kantor kementerian/lembaga, gedung MPR/DPR, pangkalan TNI, rumah dinas dan fasilitas pendukung lainnya sudah dipastikan rampung.

"Yudikatif menyusul segera," ungkap Bambang.

Baca: Ini Alasan Jokowi Pilih Kaltim Jadi Ibu Kota Baru

Menurut Bambang, pembangunan pusat pemerintahan akan berbarengan dengan pembangunan fasilitas infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, waduk, bendungan, air bersih dan sebagainya. Pembangunan memakan waktu tiga tahun setelah desain tata kota dan tata ruang rampung.

Kantor presiden, kementerian/lembaga dan gedung DPR/MPR akan dibangun di lahan seluas 4.000 sampai 6.000 hektare. Sementara total keseluruhan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai 40 ribu hektare.

Gubernur Kaltim Isran Noor menambahkan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto memiliki luas 61.850 hektare. Wilayah ini terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, kasawan konservasi, dan hutan untuk keperluan riset.

Menurut Isran, penggunaan wilayah hutan produksi tak akan mengganggu hutan lindung dan kawasan konvervasi tempat tinggal orang utan. Bukit Soeharto pun tak berpenghuni sehingga tidak akan mengganggu kearifan lokal masyarakat setempat.

"Orang yang tinggal di situ ora ada," ungkap Isran.

Presiden Joko Widodo memilih Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru karena paling minimial memiliki risiko bencana. Provinsi ini juga strategis di tengah-tengah Indonesia.

Pemindahan ibu kota negara baru membutuhkan Rp466 triliun. Sebanyak 19 persen diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana dikeluarkan berdasarkan skema kerja sama pengelolaan aset ibu kota baru dan DKI Jakarta.

Baca: Resmi, Ibu Kota RI Pindah ke Kalimantan Timur

EDITOR

Sjaichul Anwar

TAGS


KOMENTAR