BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sebanyak 12 Pekon dan 1 Kelurahan di Kabupaten Pringsewu diresmikan sebagai Pekon dan Kelurahan Sadar Hukum. 

Peresmiannya pekon sadar hukum di lakukan oleh Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  Yasonna H. Laoly yang diwakili oleh Pelaksana Tugas  Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional  Benny Riyanto,   di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (12/9/2018).



Dalam rilis yang dikirim bagian Humas Pemkab Pringsewu, ke lampost.co di jelaskan, peresmian pekon sadar hukum di lakukan bersamaan dengan pekon/kampung dan kelurahan se Provinsi Lampung.

Kedua belas pekon dan satu kelurahan yang di nyatakan sadar hukum: Pekon Pujiharjo, Lugusari, Gemahripah dan Pamenang di Kecamatan Pagelaran, kemudian Pekon Fajaragung, Podosari dan Kelurahan Pringsewu Selatan di Kecamatan Pringsewu, selanjutnya Pekon Margosari dan Giritunggal di Kecamatan Pagelaran Utara, kemudian Pekon Selapan, Sidodadi dan Sukorejo di Kecamatan Pardasuka, serta Pekon Tegalsari di Kecamatan Gadingrejo.

Acara tersebut juga dihadiri Asisten II  Provinsi Lampung  bersama jajaran fokorpimda Provinsi Lampung, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Bambang Haryono, Bupati Pringsewu Sujadi bersama para bupati se Provinsi Lampung, para camat beserta kepala pekon dan lurah yang wilayahnya menjadi Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Pringsewu Sujadi juga menerima piagam penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan, beserta para camat dan kepala pekon serta lurah yang mendapat plakat dan medali dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Diserahterimakan pula sertifikat tanah untuk Balai Pemasyarakatan Pringsewu  dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu kepada Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung oleh Bupati Pringsewu Sujadi. 

Serta ditandatangani  pula nota kesepahaman bersama kerjasama hukum serta pengukuhan Duta Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.

Menurut Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Bambang Haryono,  Desa atau Kelurahan Sadar Hukum merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, telah memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum. Desa atau kelurahan binaan dapat ditetapkan menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum jika diusulkan oleh bupati atau walikota setempat setelah  memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dasar pembentukan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum adalah Peraturan Menkumham Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan/Desa Sadar Hukum.

Sementara itu, Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  Yasonna H. Laoly yang diwakili oleh Pelaksana Tugas  Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Benny Riyanto mengatakan penetapan Desa dan Kelurahan  Sadar Hukum merupakan upaya untuk menguatkan keberadaan Indonesia sebagai Negara Hukum. Sekaligus untuk lebih mensinergikan serta meneguhkan upaya bersama dalam membangun masyarakat yang cerdas hukum.

 

 

EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR