PRINGSEWU (Lampost.co)--Dana kelurahan yang rencananya segera turun dari pusat, ternyata belum ada kejelasan, termasuk petunjuk pelaksananya (juklak) dan petunjuk teknis(juknis), sehingga  kelurahan di Pringsewu tidak berani menyusun rencana kegiatan.

Hal itu diungkapkan Lurah Pajarisuk, Kecamatan Pringsewu, Bambang Sutrisno, saat di konfirmasi Lampost.co, Rabu (6/2/2019).



Menurut Bambang, sampai saat ini belum ada tanda-tanda, bahkan menurut informasi dana kelurahan baru turun sekitar Juni 2019. Mekanisme turunya dana kelurahan nantinya pusat mengirimkan ke Pemkab melalui BPKAD, kemudian ke rekening kelurahan.
Dia menjelakan dana kelurahan nantinya akan digunakan untuk berbagai  item seperti operasional kantor, insentif para RT dan Bayan dan terakhir untuk pembangunan fisik.

Informasinya untuk dana operasional kantor sebesar Rp8 juta/bulan, insentif RT dan Bayan akan di keluarkan per triwulan dengan besaranya untuk RT Rp500 ribu/bulan,  dan Bayan Rp750 ribu/bulan.

Total dana kelurahan, menurut Bambang, sekitar Rp785 juta/tahun, dikurangi dana operasional dan insentif barulah sisanya untuk pembangunan fisik.

Dia menambahkan karena belum ada juklak dan juknis, maka kelurahan juga memiliki gambaran akan digunakan untuk apa. Bahkan kata dia pihak kelurahan juga bslum rapat bersama LPM selaku mitra kelurahan guna menyusun.rencana pembangunan. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR