KEBERADAAN Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara independen di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU) berakar dari dibutuhkannya mekanisme check and balances antar-penyelenggara negara, khususnya dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini terkait dengan KPU sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara pemilu yang keberadaannya dilindungi dan diamanatkan UUD 1945, khususnya pada pasal 22E Ayat (5).

Maka dari itu, kinerjanya harus diawasi agar penyelenggaraan pemilu tetap pada jalurnya (baca: luber dan jurdil). Berangkat dari perspektif tersebut, menempatkan pengawasan pemilu sebagai “kebutuhan dasar” (basic an objektive needs) dari setiap pemilu yang digelar, baik secara nasional maupun lokal (baca: pemilukada), menjadi sesuatu conditio sine qua non (harus ada) dalam sistem negara demokrasi modern.



Sebab, pilkada adalah muara terciptanya pemimpin yang berkualitas dan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien yang terus diupayakan dalam sistem demokrasi di Indonesia, berkenaan dengan efektivitas pemilihan kepala daerah akan linier dengan upaya menciptakan pemerintahan daerah yang efektif. Efektif dalam artian pemerintahan daerah memiliki efek atau dampak positif dalam membawa hasil bagi pelaksanaan tugas pemerintahan, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Maka, pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak ke-2 tahun 2017 akan menjadi barometer kesiapan penyelenggara pemilu untuk hajat yang lebih besar, yaitu pileg dan pilpres serentak pada 2019 dan pilkada serentak se-Indonesia pada 2025. Pilkada tahun 2017 akan diikuti setidaknya 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Di Lampung, pada tahun 2017 ada 5 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, yaitu Pringsewu, Tuba, Tubabar, Lambar, dan Mesuji. Dari 5 kabupaten tersebut, 3 di antaranya memunculkan petahana untuk maju lagi dalam pilkada.

Hal ini terkait masih juga masih banyak ditemukan pelanggaran pilkada di tahun 2015 baik berupa pelanggaran administratif hingga pada etik baik oleh penyelenggara pemilu di daerah maupun pesertanya. Padahal, keberadaan penyelenggara pemilu di daerah adalah sebagai ujung tombak sukses tidaknya pemilu secara nasional nanti pada tahun 2019.

Peran Bawaslu

Mengutip pernyataan yang sering dilontarkan Ramlan Surbakti, guru besar ilmu politik Universitas Airlangga, peserta pemilihan hanya takut pada dua hal, yaitu tidak bisa menjadi peserta pemilu (entah tidak lolos atau dibatalkan) dan ditinggalkan oleh pemilih. Peserta pemilihan, calon, juga tim kampanye akan jera kalau hukum secara tegas bisa mengeliminasi mereka dari proses kompetisi dan melarang mereka menjadi/mengusung calon di pemilu/pilkada berikutnya.

Maka, penguatan penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dengan Sentra Gakumdu-nya menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Jika pengawasan dapat dilakukan dengan baik, akan berimplikasi kepada minimnya pelanggaran pemilu dan semakin berkualitasnya demokrasi. Dengan kewenangan yang baru, Bawaslu bisa memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku politik uang. Penindakan pelanggaran hukum selama pilkada bisa lebih cepat dan tak seperti pilkada sebelumnya yang menunggu cukup lama.

Namun, berdasarkan pengalaman penulis dalam mengikuti dinamika pilkada di Indonesia, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan Bawaslu dalam upaya mewujudkan pilkada yang bersih, jujur, dan adil.

Pertama, minimnya komponen pengawas di kabupaten/kota yang hanya tiga orang anggota dan harus mengawasi satu kabupaten yang paling sedikit terdiri dari tujuh kecamatan. Demikian juga dengan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) yang terdiri dari tiga orang juga, bandingkan dengan KPUD yang terdiri dari lima orang komisioner dan dibantu oleh PPK yang ada di setiap kecamatan.

Kedua, asas kumulatif dalam pelaporan pelanggaran pemilu akan menjadi kendala tersendiri bagi pengawas di daerah. Sebab, jika hanya satu unsur yang ditemukan, pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Berkaca pada pelanggaran pemilu pada pilihan gubernur, banyak temuan di lapangan yang tidak dapat dilanjutkan ke ranah peradilan pemilu disebabkan tidak cukup bukti.

Ketiga, kualitas sumber daya manusia Panwaslu kabupaten/kota yang perlu ditingkatkan. Dengan masa kerja yang hanya 10 bulan dan beban kerja yang sangat berat, sulit diharapkan terciptanya Panwaslu yang berkualitas tinggi.

Menyikapi minimnya personel Panwaslu yang hanya terdiri dari tiga orang di setiap kabupaten/kota, sudah dilakukan trik-trik atau kiat-kiat dalam menghadapinya, yaitu dengan melakukan pengawasan partisipatoris terhadap pelaksanaan pilkada.

Pengawasan partisipatoris ini adalah pengawasan yang melibatkan peran aktif semua elemen masyarakat baik itu pemuda, pegawai, dan lembaga-lembaga NGO untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pilkada di daerahnya masing-masing. Pengawasan partisipatori sejatinya tidak hanya dilakukan dengan melakukan rekrutmen 1.000 sukarelawan pengawas pemilu.

Kesadaran Masyarakat

Namun, lebih dari itu adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat bahwa pentingnya memilih kepala daerah yang baik akan menentukan masa depan pembangunan daerahnya. Sebab, jika salah memilih, tidak saja mereka akan merugi selama lima tahun tidak ada pembangunan, namun juga akan berdampak pada tidak dapat diraihnya kesejahteraan yang menjadi impian setiap penduduk di daerah.

Permasalahan yang muncul sekarang adalah warga masyarakat, ormas, dan LSM mereka sudah terbelah dengan pilihan calon kepala daerah masing-masing, baik karena sealiran, seagama, maupun karena sudah menjadi tim sukses bayangan calon kepala daerah tersebut, sehingga akan menjadi sulit untuk melakukan pengawasan oleh masyarakat karena kondisi masyarakat sudah terbelah oleh pilihan-pilihan politiknya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR