LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 23 May
522
Kategori Nasional
Penulis MTVN
Editor Winarko
LAMPUNG POST | Setelah 12 Tahun, Pemerintah Akhirnya Raih Opini WTP
Jokowi-JK/MTVN/Yogi Bayu Aji

Setelah 12 Tahun, Pemerintah Akhirnya Raih Opini WTP

Jakarta -- Pemerintah pusat mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemberian opini atas LKPP itu merupakan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2016.

"Setelah 12 tahun sejak LKPP Tahun 2004, ini adalah pertama kalinya pemerintah berhasil memperoleh opini WTP atas LKPP," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2017).

Moermahadi mengapresiasi Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan jajarannya yang telah berupaya melakukan perbaikan dengan tidak adanya suspen dalam LKPP Tahun 2016. Pemerintah berhasil menyelesaikan suspen dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik.

Menurut dia, upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah terlihat pada capaian opini WTP atas 73 laporan keuangan kementerian negara lembaga (LKKL) dan 1 laporan keuangan bendahara umum (BUN). Jumlah itu mencapai 84% dibanding tahun lalu hanya 65% LKKL memperoleh WTP.

"Opini WTP pada 73 LKKL dan 1 LKBUN memberi kontribusi yang signifikan pada opini WTP LKPP Tahun 2016," jelas dia.

BPK juga memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 6 LKKL. Namun, opini WDP atas 8 LKKL dan opini atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016.

Dalam hasil pemeriksaan LKPP, BPK menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Rekomendasi BPK atas temuan-temuan tersebut antara lain, integrasi sistem informasi penyusunan laporan keuangan pemerintah, penyelesaian perbedaan tarif PPh Migas, penetapan strategi manajemen risiko belanja subsidi, penetapan mekanisme pengendalian dana alokasi khusus, serta penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan belanja negara.

Sesuai perundang-undangan, Moermahadi menekankan, penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan paling lambat 60 sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan BPK. BPK berharap pemerintah pusat memberi jawaban atau keterangan tindak lanjut sesuai waktu yang ditentukan. BPK pun telah menerapkan on line system dalam pemantauan tindak lanjut melalui sistem informasi pemantauan tindak Lanjut (SIPTL) untuk pelaporan dan pemantauan tindak lanjut yang lebih efektif dar efisien.

"BPK berharap, pemerintah terus mempertahankan dan memperbaiki kualitas pertanggungjawaban keuangan negara, serta meningkatkan kualitas efisiensi dan efektivitas pengelolaan pertanggungjawaban APBN. Hal ini untuk mewujudkan tujuan bernegara Indonesia," ujar Moermahadi.

BAGIKAN


loading...
  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv