2017 8 May
4920
Kategori Lampung
Aksi menuntut pembubaran HTI. (Foto : MTVN)

Pembubaran HTI harus Berdasar Putusan Pengadilan

BANDAR LAMPUNG--Menanggapi sikap pemerintah yang ingin membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), HTI Lampung mengatakan pembubaran harus berdasar putusan pengadilan.

Humas HTI Lampung Hamam Abdullah mengatakan berdasar Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat pada pasal 70 disebutkan  seharusnya pembubaran ormas dilakukan pengadilan melalui putusan hukum.

Sementara pada pasal 60 dijelaskan ormas yang mendapatkan sanksi harus diberi peringatan terlebih dahulu, sebelum dicabut statusnya sebagai badan hukum. "Untuk sementara kami menunggu kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HTI," kata Hamam, Senin (8/5/2017).

Menurut dia, pemerintah seharusnya berdialog dengan HTI menganai alasan pembubaran, pasal yang dilanggar, dan sanksi yang harus diberikan. Hamam mengatakan pembubaran ormas tidak boleh tebang pilih dan harus sesuai dengan peraturan.

BAGIKAN


loading...