LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 20 May
2960
LAMPUNG POST | Mengawal Dana Desa
Kawal dana desa. 4.bp.blogspot.com

Mengawal Dana Desa

SEJAK disahkannya UU No. 6/2014 tentang Desa, rakyat di pelosok negeri ini mendapat angin segar untuk memajukan daerahnya. Pemerintah, lewat APBN, mengucurkan dana desa sebesar Rp1 miliar per desa yang dimulai 2015 secara bertahap.
Alokasi dana desa bertujuan menciptakan kemandirian dalam partisipasi pembangunan, sekaligus wujud keadilan dan kesimbangan kehidupan di kota dan desa. Melihat progresnya, program ini berimplikasi positif sehingga pemerintah meningkatkan jumlahnya setiap tahun.
Pada 2015 dana yang dikucurkan Rp20,76 triliun atau rata-rata per desa menerima Rp280,3 juta. Tahun 2016 meningkat Rp46,98 triliun atau tiap desa menerima Rp643,6 juta. Tahun 2017 naik Rp60 triliun dan setiap desa digelontorkan Rp800 juta. Dan pada tahun depan, dana desa dialokasikan lagi Rp120 triliun atau naik 200%.
Sejak pelucuran dana desa, pemangku kepentingan meminta pengawasannya secara ketat agar tujuan program terwujud. Dana desa sangat mulia yakni membangun kemandirian masyarakat serta pemerataan pembangunan. Sebab itu, dana desa jangan sampai disimpangkan.
Seperti semut melihat banyaknya gula. Dana melimpah buat desa kerap membuat silap mata. Meskipun pengelolaannya diatur transparan dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat, dana desa memiliki celah untuk dikorupsi.
Terbukti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 300 pengaduan terkait dana desa sampai akhir 2016. Sayangnya, KPK tidak bisa menindaklanjuti pengaduan tersebut lantaran bukan kewenangannya. Meskipun demikian, KPK tetap memonitornya.
Pengaduan yang menyangkut penyimpangan dana dilakukan aparat desa. Sayangnya untuk menyelidiki bukan kewenangan KPK, melainkan Inspektorat di Kementerian Pembangunan Desa atau aparat pengawasan internal pemerintah setempat.
Pengawasan sudah ada. Pemprov Lampung membentuk satuan tugas pembinaan dan pengawasan dana desa. Satgas itu terbentuk melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/149/V.12/HK/2017 dengan koordinasi Dinas PMD Lampung.
Satgas inilah yang harusnya bekerja maksimal untuk mengawasi pengelolaan dana desa secara profesional. Jika ditemukan  penyimpangan segera dilakukan pembenahan dan pencegahan agar tak terlanjur meluas menjadi bancakan korupsi.
Kepala desa pemegang amanah mengelola dana desa harus diingatkan agar mampu memanfaatkan dana tersebut secara baik, transparan, dan efektif. Pertanggungjawaban dana tersebut pun menyangkut masyarakat banyak, termasuk ranah hukum.
Selain itu, perlu pendampingan menggunakan teknologi informasi agar dapat memuat informasi memanfaatkan dana desa untuk kepentingan warga secara transparan. Makin transparan makin jauh pula dana desa dari upaya bancakan. n

BAGIKAN


loading...

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv