LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 20 April
3909
Kategori Pilgub
Penulis Triyadi Isworo
LAMPUNG POST | Logistik KPU untuk Pilgub Lampung Pakai E-Katalog
e-katalog. samsulramli.com

Logistik KPU untuk Pilgub Lampung Pakai E-Katalog

BANDAR LAMPUNG -- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung terus berupaya melakukan upaya perbaikan untuk mensuksekan gelaran pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua pada 2018 mendatang baik Pemilihan Gubernur Lampung dan Pemilihan Bupati Tanggamus serta Kabupaten Lampung Utara. Kali ini penyelenggara pemilu dalam menyediakan logistik akan menggunakan sistem e-katalog.
Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono mengatakan dalam sistem e-Katalog tersebut misalnya penyediaan kertas suara, penyediaan tinta, hologram dan logistik lainya secara nasional. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisasi anggaran yang ada, ia juga menceritakan pada pilkada yang sebelumnya untuk kertas suara pihaknya mengeluarkan dana sampai Rp200-Rp300 per lembar. Dengan sistem e-katalog saat ini harga kertas bisa turun.
"Kemudian juga sekretariat harus punya perencanaan terutama dibidang logistik. Satu tahun kedepan kebutuhan logistik harus sudah ada, jadi harusnya untuk kebutuhan tahun 2018 harus sudah ada datanya. Nanti dengan berjalannya waktu nantinya secara teknis yang menjalankan kepemiluan bisa mentrasnfer hal tersebut. Kita juga banyak melakukan simulasi tersebut," kata Nanang saat dimintai pendapatnya oleh Lampung Post, Rabu (19/4/2017).
Kemudian ia juga mengatakan pada bulan september nanti tahapan pemilu sudah dimulai tahapan rekrutmen penyelenggara addhock seperti PPK dan PPS. Namun pihaknya juga akan tetap berpedoman dengan undang-undang yang berlaku, untuk saat ini pihaknya masih berpedoman denga UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota. akan tetapi bila undang-undang tersebut diubah, pihaknya akan mengikutinya.
"Kemungkinan kalau melihat materi dalam uu, mungkin tidak banyak berubah. Kalau yang uu nomor 10 tahun 2016 itukan khusus pilkada. Tapi kalau UU yang baru rencanananya nanti disitu secara keseluruhan termaksud di dalamnya ada pilkada, pileg, dan pilpres semuanya menjadi satu," kata akademisi ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Lampung ini.
Ia juga mengatakan kedepan sekretariat KPU yang ada harus lebih trampil dan profesional karena akan menjalankan penyelenggaraan teknis untuk pemilu. Oleh karena itu, pihak mengantisipas hal tersebut dengan terus melakukan bimbingan dan pembekalan sumber daya manusia dan organisasi.
"Kemungkinan nanti tanggal 4 kita akan melakukan pelatihan dan bimtek SDM. Kemudian juga akan ada pelatihan simulasi logistik baik pilkada maupun nasional," katanya.

NPHD Mei
Sementara itu, disinggung mengenai penandatanganan naskah perjanjian dana hibah (NPHD) dirinya mengatakan akan melakukan pembahasan di bulan Mei. Pihaknya juga saat ini sudah menganggarkan sebesar Rp. 278 milliar untuk Pilgub 2018 mendatang dengan rincian Rp 44 milliar dari aggaran APBD 2017 dan sissanya APBD 2018.
"Nantilah dibulan mei melakuakan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Lampung," katanya Nanang.
Sebelumnya Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah berharap bahwa pada bulan ini pihaknya diundang oleh pihak Pemprov Lampung untuk melakukan pembahasan anggaran pengawasan. Ia juga mengatakan bahwa pihak pemprov tidak menganggap sepele pihak Bawaslu mengingat waktu terus berjalan dan tahapan akan segera berjalan. Pihaknya mengajukan dana sebesar Rp188 milliar untuk pengawasan.
"Anggaran merupakan tanggung jawab Pemprov, kita berharap anggara tersebut dilakukan pembahasan secara perinci. Karena untuk rektrutmen penyelenggara adhock sebulan sebelum tahapan dimulai," katanya

BAGIKAN


loading...
  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv