LAMPUNG POST | lampost.co logo
LAMPUNG POST | Komunikasi Politik Kepala Daerah Terpilih
Ilustrasi komunikasi politik. 1.bp.blogspot.com

Komunikasi Politik Kepala Daerah Terpilih

PADA pertengahan Maret 2017 lalu, KPU lima kabupaten di Lampung yang melaksanakan pilkada serentak 2017 telah menetapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Ini berarti masyarakat sudah dapat mengetahui pasangan kepala daerah terpilih untuk Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulangbawang, dan Kabupaten Tulangbawang Barat. Pertanyaannya sekarang adalah setelah terpilih dan dilantik, apa yang harus dilakukan oleh kepala daerah. Kepala daerah yang concern terhadap harapan masyarakat, tentu dia segera melaksanakan visi dan misi yang pada waktu kampanye pernah diutarakannya. Dalam melaksanakan visi dan misi, seorang kepala daerah memerlukan kemampuan dan keterampilan dalam komunikasi politik. Komunikasi politik diartikan sebagai bentuk atau jenis penyampaian pesan yang bermuatan politik yang disampaikan dari satu sumber kepada sejumlah sasaran tertentu. Komunikasi yang dimaksud mempunyai konsekuensi atau akibat politik, baik faktual maupun potensial yang mampu mengatur tingkah laku manusia di bawah kondisi pertentangan (Dan Nimmo, 2006). Politik  dalam hal ini, tidak hanya mengandung konsep kekuasaan, tetapi juga pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi sumber daya.
Nasib rakyat lebih banyak ditentukan oleh pemimpin politik dalam hal ini adalah kepala daerah. Keberhasilan seorang kepala daerah dapat diperoleh dari keberhasilannya dalam kegiatan komunikasi. Dia tidak mungkin menjadi pemimpin di daerahnya tanpa dipilih masyarakat. Oleh karena itu, kepala daerah haruslah mempunyai kemampuan membina hubungan komunikatif dengan masyarakatnya.
Kepala daerah memegang peranan penting dalam komunikasi politik karena dia adalah pemimpin masyarakat di daerahnya yang harus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Kepala daerah dapat juga sebagai penghubung untuk menyerasikan kebijakan pembangunan atau kebijakan politik nasional dengan aspirasi yang lahir dan berkembang dalam masyarakat sehingga menjadi kekuatan aktual yang dapat mendorong laju pembangunan. Tugas yang berat ini dapat dilalui oleh kepala daerah jika ada keterbukaan, keadilan, dan suasana dialogis sehingga terjadi komunikasi yang seimbang antara kepala daerah dengan masyarakat.

Persoalan di Daerah

Kepala daerah sering digugat, ia dianggap kurang responsif, tidak bertanggung jawab atas kemelut politik yang terjadi, tidak peka terhadap penderitaan masyarakatnya, kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan kurang cepat belajar untuk tidak mengulangi kesalahan pendahulunya masa lalu. Di lain pihak, kepala daerah menganggap masyarakat kurang paham dengan agenda kepala daerah, tidak mengerti bagaimana suka duka mereka merealisasikan aspirasi masyarakat. Persoalan seperti ini sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Lampung. yang kalau tidak ditangani dapat berujung pada konflik.
Rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan proses peningkatan kesejahteraan dan pengembangan standar-standar baru kesejahteraan hidup masyarakat secara menyeluruh. Rasa saling percaya dan harmonisasi akan mengantar masyarakat untuk bekerja bersama-sama tanpa rasa saling curiga di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor dan di berbagai lapisan masyarakat guna mencapai kesejahteraan rakyat daerah.
Walaupun berbagai kemajuan dalam menjaga harmonisasi di dalam masyarakat telah dicapai dan berbagai upaya telah ditempuh, guna menciptakan dan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi di dalam masyarakat, tetapi masih dirasakan bahwa kadar kekerasan serta harmonisasi tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai konflik antarmasyarakat, antargolongan, antarkelompok, bahkan antara masyarakat daerah tertentu dan pemerintah daerah yang sudah tentu akan menghambat upaya penciptaan harmonisasi antarkelompok masyarakat, serta menghambat upaya penciptaan rasa aman dan damai di hati warga. Dapat ditengarai bahwa terjadinya konflik berdimensi kekerasan di beberapa daerah, antara lain dilatarbelakangi oleh adanya faktor kompleksitas kepentingan sosial politik, ketidakadilan, serta provokasi yang mengeksploitasi perbedaan-perbedaan etnis, agama, dan golongan. Ketiadaan forum-forum dialog atau belum optimal dan efektifnya pelaksanaan mekanisme penyelesaian konflik semakin memperluas konflik dan sulitnya penyelesaiannya secara tuntas. Komunikasi politik antarelite, termasuk kepala daerah dan masyarakat belum dapat berkembang dengan efektif. Hal lain yang juga signifikan mendorong terjadinya konflik yang disebabkan oleh berbagai dimensi yang kompleks tersebut adalah rentannya pemahaman dan pelaksanaan nilai kebangsaan, terutama dalam konteks menjaga harmonisasi di dalam masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian akar permasalahan dan penerapan strategi yang tepat dalam penyelesaian konflik menjadi tantangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah secara sistematis mengingat penyelesaiannya akan memakan waktu yang panjang.
Selain berhubungan dengan masyarakatnya, kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah, berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala daerah dan DPRD berwenang menentukan pengaturan pembangunan daerah, melalui penetapan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan strategis daerah. Oleh karena itu, hubungan yang baik antara pihak kepala daerah dan DPRD sangat menentukan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Hubungan kepala daerah dengan DPRD diwujudkan dalam bentuk komunikasi politik.
Kepala daerah dan DPRD sering kali melakukan komunikasi politik dengan masyarakat menyangkut masalah-masalah yang ada di masyarakat seperti tuntutan  kenaikan gaji dari kelompok buruh, tuntutan ganti rugi tanah, tuntutan status kepemilikan tanah dan lain sebagainya.
Hubungan antara kepala daerah dan DPRD memperlihatkan gejala masing-masing merasa lebih superior sehingga terjadi tarik-menarik kepentingan antara kedua institusi tersebut. Mereka memiliki kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Pihak kepala daerah lebih memahami kedudukan mereka sebagai pelaksana kebijakan sehingga mereka lebih memiliki akses politik khususnya terhadap masyarakat. Di pihak lain, DPRD merasa sesuai dengan kewenangannya mereka merasa lebih kuat karena mereka adalah yang mengawasi kebijakan kepala daerah, memberikan persetujuan terhadap APBD dan peraturan daerah.

Dialog

Martin Buber, seperti yang dikutip Mulyana (2013), memandang dialog sebagai inti komunikasi. Menurutnya, dialog merupakan hubungan Saya-Anda (I-Thou), yaitu manusia dengan manusia, yang ditandai dengan kebersamaan, keterbukaan hati, kelangsungan, kejujuran, spontanitas, keterusterangan, tidak pura-pura, tidak manipulatif, kerukunan, intensitas, dan cinta kasih dalam arti bertanggung jawab kepada orang lain. Dialog berbeda dengan komunikasi Saya-Benda (I-It) atau komunikasi monologis yang ditandai dengan cinta diri, penipuan, kepura-puraan, kelicikan, dominasi, eksploitasi, dan manipulasi. Dalam menangani berbagai persoalan di daerah, bentuk komunikasi dialogis hendaknya lebih banyak dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang suatu masalah kepada masyarakat dan cara-cara yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, bentuk dialogis yang menghasilkan komunikasi dua arah, sangat tepat untuk menjaring aspirasi masyarakat, dan dapat dengan cepat mengartikulasikan aspirasi itu sehingga lebih mudah dipahami oleh pembuat kebijakan publik.
Dalam komunikasi politik, dialog mensyaratkan bahwa kepala daerah menempatkan diri dalam posisi pengambil peran yang baik untuk memahami berbagai makna yang terdapat dalam dunia simbolik rakyat, tidak memaksakan “kebenaran” atau pendapatnya sendiri kepada rakyat.
 

BAGIKAN


loading...

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv