LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 21 April
2578
LAMPUNG POST | Cermin Buruk Jaminan Kesehatan
jaminan kesehatan. www.sayamausehat.com

Cermin Buruk Jaminan Kesehatan

MENTERI dalam negeri (mendagri) menginstruksikan seluruh program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi dengan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang pengelolaannya dipegang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Rekomendasi Mendagri No. 440/3890/SJ 19 Oktober 2016 meminta sejumlah daerah, termasuk Bandar Lampung, segera menghapus Jamkesda. Sebab, Bumi Tapis Berseri itu termasuk salah satu kota yang tidak ikut serta dalam program BPJS Kesehatan di Indonesia.
Pengintegrasian itu juga ditegaskan dengan landasan hukum kuat, yakni UU No. 40/2004 tentang SJSN, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Perpres No. 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan.
Karena itu, amat wajar jika banyak pihak mempertanyakan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung yang tetap ngotot menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot) hingga kini. Padahal, instruksi mendagri sudah sangat terang benderang berlandaskan undang-undang.
Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung masih menjajaki dan mempelajari pemindahan jaminan pelayanan kesehatan warga Kota Tapis Berseri dari Jamkeskot ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Padahal, mendagri sudah menerbitkan surat rekomendasi enam bulan lalu.
Sikap bersikukuh itu memberi sinyal kuat bahwa Pemkot baru pindah ke BPJS pada 2019. Artinya, selama tiga tahun jaminan kesehatan anak bangsa di Bandar Lampung tidak jelas nasibnya. Ada apa dengan dana Jamkeskot di kota itu. Patut dicurigai! Pintu masuk aparat untuk menyelidiki aliran dana kesehatan hak rakyat ini.
Seharusnya Pemkot sadar betul menunda-nunda instruksi mendagri adalah perilaku yang tidak layak ditiru. Dasar Kemendagri adalah undang-undang. Mengabaikan instruksi itu sama artinya Pemkot menjerat leher masyarakat kota.
Harus kita ingatkan Indonesia ini adalah negara hukum. Segenap rakyat beserta birokratnya harus taat aturan hukum. Bagaimana mungkin masyarakat memiliki kesadaran hukum manakala aparat pemerintah justru memberikan keteladanan buruk atas hukum.
Kebijakan Pemkot itu juga bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tengah getol mendorong setiap badan usaha di republik untuk turut menyertakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan karyawan melalui BPJS.
Untuk itu, BPJS Kesehatan menggandeng Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan pemeriksaan terhadap 55 badan usaha di Lampung. Dari jumlah itu terdapat 21 badan usaha yang patuh dan 34 lainnya tidak patuh aturan main tersebut, termasuk Pemkot.
Pemkot pastinya sudah kehilangan muka untuk mendorong seluruh badan usaha yang ada di Bandar Lampung turut serta dalam BPJS. Sebab, hanya keteladanan yang baik yang akan berbuah kebaikan. Keteladanan buruk pastinya menghasilkan keburukan pula. n

BAGIKAN


loading...

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv