LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 20 April
5951

Tags

LAMPUNG POST | Bercermin di Proyek Mangkrak
Ilustrasi proyek bermasalah. katinting.com

Bercermin di Proyek Mangkrak

SETIAP pemerintahan pasti berupaya menuntaskan pembangunan infrasrtruktur. Sebab, infrastruktur sangat penting memacu pertumbuhan ekonomi dan memastikan pemerataan akses di seluruh daerah. Penegasan itu sangat penting di tengah masifnya kasus korupsi dan banyaknya proyek yang mangkrak.
Sayang, semangat itu acap hangat di awal pembangunan saja. Faktanya, sejumlah proyek infrastruktur tersendat. Di tingkat pusat, sejumlah proyek bernilai triliunan rupiah mangkrak. Sebut saja proyek pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat, yang merugikan negara hingga Rp700 miliar.
Proyek mangkrak juga banyak ditemukan di Lampung. Sebut saja proyek RS Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Jalan Basuki Rahmat, Bandar Lampung. Proyek tersebut dibangun sejak 2015 tapi hingga saat ini terbengkalai. Kemudian, proyek Kantor Dinas Perhubungan di Terminal Rajabasa, proyek gedung balai kota Bandar Lampung juga pembangunan Pasar SMEP Bandar Lampung.
Jika dinominalkan, uang rakyat yang tersedot dalam berbagai proyek mangkrak itu pastilah ratusan miliar bahkan triliunan rupiah jumlahnya. Namun, hal itu menjadi ironi lantaran berbagai proyek pembangunan infrastruktur itu terbengkalai. Apabila berbagai proyek itu tidak dituntaskan segera, limpahan dana yang telah terkucur terbuang percuma.
Berbagai proyek mangkrak itu sepatutnya pula dapat menjadi cerminan. Kebijakan pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan matang alih alih menimbulkan faedah bagi masyarakat justru menjadi praktik pemubaziran anggaran. Sebab, tidak akan ada manfaat yang dapat diberikan dari infrastruktur atau bangunan tidak rampung.
Berbagai proyek mangkrak itu pula sepatutnya menjadi pesan konkret bahwa pemerintah terkait harus menuntaskan berbagai proyek tersendat jika tidak ingin uang rakyat betul-betul menguap percuma. Proyek mangkrak jelas harus menjadi prioritas. Pendek kata, sebelum memulai proyek infrastruktur baru, proyek yang lama harus dituntaskan.
Dalam konteks itulah kita pun menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung yang begitu menggebu menambah proyek infrastruktur baru dengan membangun tambahan flyover dan underpass. Terlebih, menuntaskan syahwat membangunnya itu, Pemkot berencana berutang hingga Rp237 miliar kepada pihak ketiga. Bahkan, dengan membentur Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah.
Rencana untuk kembali membangun proyek yang tertunda harus direalisasikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Bukan memulai berbagai proyek baru bahkan dengan kebijakan nekat membebani keuangan daerah demikian berat lantaran harus berutang ratusan miliar. Jika Pemkot terlalu bernafsu membangun, wajar pula jika publik lantas bertanya lantang. Berbagai proyek itu milik dan untuk mewakili kepentingan siapa lantaran demikian jauh dari upaya menyejahterakan rakyat. n

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv