LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 27 April
3728
Kategori Lampung
Penulis Widodo
Editor Winarko
LAMPUNG POST | Alih Fungsi Lahan Belum Pengaruhi Produksi Pangan Pringsewu
Ilustrasi (ANTARA FOTO)

Alih Fungsi Lahan Belum Pengaruhi Produksi Pangan Pringsewu

Pringsewu -- Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan ruko, bukan hanya menjadi.persoalan bagi Dinas Pertanian saja, tetapi menjadi tanggungjawab bersama.

Demikian dikatakan Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan dan Holtikultura Kabupaten Pringsewu, Jatiwan di ruang kerjanya, Rabu (26/4).

Dia menjelaskan berdasarkan survei di lapangan, sesungguhnya alih fungsi lahan belumlah menghawatirkan jika dibandingkan dengan jumlah luas lahan pertanian di Pringsewu.

Saat ini tambah Jatiwan, luas lahan pertanian produktif memcapai 13.528 ha, sedangkan jumlah penimbunan sawah yang digunakan untuk permukiman cuma 0,002 persen dari luas yang ada. Sehingga kata Jatiwan, setiap tahun hanya terdapat lahan yang di alih fungsikan seluas 27 ha per tahun, itupun tersebar di berbagai titik di wilayah Pringsewu.

"Luas alih fungsi lahan sama sekali belum mengganggu produksi pangan Pringsewu," ungkapnya.

Lebih lanjut Jatiwan menambahkan dari jumlah lahan pertanian produktif seluas  13.528, Dinas Pertanian sudah mengusulkan pembentukan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) seluas 8.145 ha, sampai.sekarang jugs belum.di tindaklanjuti oleh DPRD.

Usulan pementukan lahan pertanian berkelanjutan jauh lebih sedikit dari jumlah luas lahan pertanian produktif, sebab jika usulan itu bisa di tindaklanjuti, Pringsewu masih saja cukup untuk memenuhi pangannya sendiri.

Jatiwan menyatakan, memang untuk menerbitkan LP2B butuh waktu, apalagi rencana detail tata ruang (RTDR) Pringsewu sampai saat ini jugs belum ada. Sementara RTRW di nilai banyak yang harus di revisi.

Penetapan  lahan pertanian berkelanjutan, memang ada resiko yang harus di bayarkan pemerintah kepada warganya:  memberikan pupuk saat musim tanam, menanggung pajak bumi dan bangunan. "Mungkin karena keterbatasan anggaran pemerintah itulah sehingga, penetapan lahan pertanian berkelanjutan sampai sekarang belum di bahas," ungkapnya.

Dalam penetapan lahan pertanian berkelanjutan, warga nantinya tidak bisa lagi mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi perumahan, jika di terjang bisa di kenakan sanksi hukum.

Di Pringsewu persoalannya sangat kompleks, banyak orang tua yang mewariskan tanahnya  kepada ana-anaknya, lalu sawah warisan itu di ubah menjadi perkarangan untuk di dirikan rumah. Pemerintah sama.sekali tidak bisa melarang, apalagi punyanya hanya itu-iyu saja.

Jatiwan menambahkan jadi kalau bicara masalah alih fungsi lahan sekali lagi menjadi tugas tim, bukan hanya dinas pertanian saja. Saat ini sikap dinas pertanian tidak bisa melarang juga tidak memerintahkan, karena memang aturannya belum kuat. Kalau RDTR /rencana detail tata ruang, sudah terbit, mungkin baru bisa di tegakkan aturan.

BAGIKAN


loading...
  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv