LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 9 April
9566

Tags

LAMPUNG POST | Pembangunan Perumahan Nelayan di Kuala Stabas Dinilai Tidak Tepat
Ilustrasi perumahan nelayan. Antaranews.com

Pembangunan Perumahan Nelayan di Kuala Stabas Dinilai Tidak Tepat

KRUI -- Sejak proyek pertama Dewan menilai pembangunan rumah nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat, lokasinya kurang layak namun pemerintah tetap membangun di tempat itu, sehingga terkesan  dipaksakan.

Ketua Komisi B yang membawahi bidang pembangunan DPRD Pesisir Barat Ali Yudiem, kepada Lampung Post mengatakan sejak awal pembangunan 20 unit rumah nelayan pada tahun 2016 lalu, Dewan telah mengingatkan Dinas Perikanan dan Kelautan waktu itu tentang berbagai potensi kendala yang bisa terjadi kalau tetap dipaksakan dibangun di lokasi tersebut. Nnamun hal itu tidak digubris satker terkait dan proyek pembangunan rumah nelayan tersebut tetap dibangun di lokasi itu.

" Pada proyek yang pertama kami sudah cek lokasi dan mendapati beberapa item pekerjaan tidak sesuai seperti galiannya yang tidak sesuai dengan perencanaan. Pertama lokasi itu tanahnya labil, kedua pada saat laut pasang air laut akan masuk menggenangi lokasi itu, itu sudah kami sampaikan kepada kepala Dinas Kelautan dan Perikanan waktu itu. Tetapi mereka mengatakan tidak akan ada persoalan kalau dibangun di tempat itu. Ya sudah yang penting sudah kami sampaikan keluhan masyarakat tersebut, meski dinas dan rekanan waktu itu tidak meresponsnya, bahkan kami juga minta agar dipasang plang proyek tetapi itu juga tidak digubris, " jelas politisi PKB tersebut, saat bertemu di kantor bupati Pesisir Bbarat, Jumat (7/4/2017).

Bahkan, kata Ali, tahun 2017 ini pemerintah kembali melaksanakan pembangunan tambahan 50 unit rumah nelayan di lokasi tersebut, yang dikerjakan rekanan PT Dame Uli Jadi Aman Indah, yang pembangunannnya masih berjalan saat ini.

Dewan, kata dia, sampai saat ini belum mengetahui bersumber darimana mana pembangunan proyek tersebut sebab memang tidak ada koordinasi dari satker terkait kepada mereka. Kalau keinginan warga agar Dewan mengecek lokasi proyek itu sebab terindikasi tidak transparan kepada publik dan memastikan pelaksanaan pekerjaan itu berjalan sesuai aturan yang berlaku, kata Ali, pihaknya siap untuk turun ke lapangan.

"Sampai hari ini mereka tidak ada koordinasi dengan kami, apakah proyek itu berasal dari pusat atau daerah, kalau keinginan warga seperti itu silahkan tulis surat resmi ditujukan kepada kami, akan kami tindak lanjuti, " ujar dia.

Memang mengherankan, kata Ali, meski DPRD setempat telah menyampaikan keluhan warga tidak cocoknya dibangun perumahan nelayan di tempat itu sejak awal dahulu, namun proyek berikutnya tetap ditempatkan di lokasi tersebut. Padahal  ada lokasi di Kecamatan Bengkunat Belimbing yang selain layak, warga di tempat itu juga banyak yang membutuhkan rumah nelayan itu.

" Kalau penempatan proyek pertama sudah tidak layak, kenapa yang kedua saat ini masih dilaksanakan di lokasi itu, kami kan pernah menyampaikan kepada dinas terkait agar proyek itu ditempatkan di Bengkunat Belimbing, karena banyak warga di sana yang butuh, malah Dinas Perikanan saat ini bilang nanti dulu kalau di Bengkunat Belimbing, " tukas Ali.

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE
  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv