Pemilu 2019

Waspadai Hoaks dan Kampanye Hitam di Media Sosial

Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung Divisi Pencegahan, Iskardo P Panggar. Foto: Lampost.co/Triyadi Isworo

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menyoroti potensi penyebaran berita bohong atau hoaks dan kampanye hitam atau black campaign yang terjadi saat pemilihan umum (pemilu) baik anggota DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi/kabupaten/kota dan pemilihan presiden.

Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung Divisi Pencegahan, Iskardo P Panggar mengatakan kampanye di media sosial menjadi salah satu media kampanye yang akan diawasi secara melekat. "Bawaslu akan pantau. Tentunya penegak hukum juga punya rambu-rambu dalam dugaan pelanggaraan ITE," katanya kepada Lampost.co, Minggu (9/9/2018).



Meskipun sejauh ini pihaknya di Lampung belum mendapatkan temuan atau laporan mengenai hoaks dan kampanye hitam Pemilu 2019. Pihaknya tetap melakukan himbauan terlebih dahulu. Sesuai dengan PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pelanggaran terhadap larangan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dan Ayat (2) merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi yang diatur dalam undang-undang mengenai Pemilu.

"Maka dari itu Bawaslu meminta semua pihak dan anak bangsa menjunjung tinggi persaudaraan. Dihimbau untuk tidak melakukan hal tersebut (Hoax dan black champaign.red)," kata Mantan Ketua KPU Kabupaten Way Kanan ini.

Dia menghimbau kepada aparatur sipil negara (ASN) tidak melakukan politik praktis pada pemilu 2019. Kemudian juga ia melarang untuk membagikan atau menshare dan menglike segala postingan bahan kampanye di media sosial.

"ASN dilarang berpolitik. Bila ada, tentu akan kita beri peringatan bahkan klarifikasi dan bila terbukti dengan kesengajaan akan di rekom ke inspektorat dan KASN untuk diberikan sanksi," katanya.

Komentar