Tajuk Lampung Post

Wakil Daerah Minus Parpol

DPD. (Ilustrasi/google image)

TAHAPAN Pemilihan Umum serentak 17 April 2019 terus bergulir. Beberapa tahapan krusial yang sudah berjalan antara lain penetapan dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu, pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Menjelang tahapan penetapan daftar caleg sementara pada Agustus mendatang, dua hari lalu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang cukup mengejutkan. Dalam sidang judicial review, MK memutuskan pengurus parpol dilarang menjadi calon anggota DPD pada pemilu mendatang.



Dalam amar putusan Nomor: 30/PUU/2018, MK menimbang bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus parpol adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon senator itu telah dimulai, Komisi Pemlihan Umum dapat mengajukan permohonan kepada siapa saja yang diperlukan sebagai calon anggota DPD, sepanjang telah menyatakan mundur dari kepengurusan parpol yang dibuktikan dengan pernyataan hukum perihal pengunduran diri. Di Lampung sebagian para pendaftar DPD tercatat sebagai pengurus parpol.

Putusan tersebut menuai pro-kontra di kalangan politikus maupun akademisi. Namun semua tentulah telah melalui pertimbangan matang dan konstitusional. Putusan ini patut diapresiasi segenap anak bangsa. DPD sejatinya memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. DPD adalah jembatan yang menyuarakan kepentingan daerah dalam konteks pembangunan nasional.

Putusan MK ini membuat para politikus yang semula ingin mengisi ruang lain sebagai calon DPD dipaksa harus memilih. Opsinya mengorbankan posisi sebagai pengurus parpol dengan mengundurkan diri dari kepengurusan atau mundur dari pencalonannya sebagai senator. Dengan tidak terafiliasinya anggota DPD pada parpol tertentu diharapkan para senator dapat lebih konsentrasi dan tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi sebagai wakil daerah.

Jika para senator masih tercatat dalam kepengurusan parpol, sudah tentulah mereka cenderung memperjuangkan kepentingan parpol dibanding dengan masyarakat daerah yang diwakilinya. Itu pula yang akan membuat bingung masyarakat untuk membedakan tugas pokok dan fungsi DPD dan DPR. Hal ini juga akan mendongkrak legitimasi anggota DPD karena dalam proses pemilu tidak mendompleng mesin partai, tetapi benar-benar atas usaha sendiri.

Putusan MK ini menjadi angin segar dan diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif agar institusi DPD periode mendatang dapat bekerja dengan baik. Ketegasan ini juga diharapkan dapat menghindarkan distorsi kepentingan dan ambiguitas anggota DPD yang juga kader parpol. Dampak positif lainnya, masyarakat dapat memperoleh kepastian ke mana harus menyampaikan aspirasi dan harapan mereka.

Komentar