Tajuk Lampung Post

Uji Tertib Administrasi Parpol

Parpol Peserta Pemilu 2019. (Foto:Dok.KPU).

SEMANGAT maju sebagai calon wakil rakyat di parlemen semestinya diimbangi dengan persiapan matang. Salah satunya adalah tertib administrasi dan pemberkasan. Tanpa itu, akibatnya beberapa bakal calon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Khusus untuk DPRD Lampung saja ditemukan 49 bakal calon anggota legislatif tidak memenuhi syarat (TMS). Hal itu dirilis KPU saat batas akhir verifikasi perbaikan daftar calon dan syarat calon DPRD. Di Pringsewu, ada 36 bacaleg yang dinyatakan TMS.



Dari hasil verifikasi KPU, bacaleg tidak melengkapi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan dari pengadilan tidak pernah dipidana, dan beberapa syarat lainnya.

Jika memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, seharusnya sejak awal partai politik menyiapkan seluruh dokumen yang menjadi syarat pencalonan dan calon. Sejak pendaftaran dibuka pada 4 Juli lalu, sedikitnya ada tiga tahapan yang telah dilalui.

Tahapan verifikasi administrasi, perbaikan daftar calon, hingga verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon, memiliki rentang waktu yang cukup panjang. Hampir satu bulan tahapan itu berjalan, tapi partai maupun bacaleg masih tetap kesulitan melengkapi persyaratan.

Tidak matangnya persiapan pendaftaran oleh partai dan calon yang diusung menjadi gambaran bahwa institusi ini jauh dari profesional. Partai dan calon belum mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman modern yang mengharuskan kerja cepat.

Tidak salah jika publik pada akhirnya menilai mereka yang masih kurang persyaratan sebagai kader karbitan. Bukan kader partai militan yang memiliki kompetensi. Bagaimana mau bicara visi dan misi, jika syarat administrasi belum terpenuhi. Jika figur-figur karbitan seperti ini diloloskan menjadi calon anggota legislatif (caleg) oleh Komisi Pemilihan Umum, kualitas demokrasi menjadi taruhannya.

Syarat administrasi bacaleg bukan sekadar formalitas semata. Lewat mekanisme prosedural ini, rekam jejak para calon bisa dilihat pemilih. Apa latar belakang pendidikan, pengalaman berorganisasi, hingga keterlibatan dalam masalah hukum.

 

Sejatinya wakil rakyat haruslah pemimpin yang tangguh. Bukan hanya siap mental, jaringan, dan finansial. Mereka juga wajib tertib administrasi. Tahapan administrasi merupakan seleksi awal untuk meluluskan calon-calon yang memiliki rekam jejak culas dan miskin integritas.

KPU sebagai penyelenggara harus tegas dalam menyikapi ini. Pangkas habis setiap figur yang tidak lengkap persyaratannya. Termasuk mencoret partai politik yang tidak memenuhi persyaratan di daerah pemilihan tertentu. Jangan menjadikan temuan sebagai upaya meningkatkan posisi tawar. Apalagi untuk melakukan deal-deal yang berujung bui dan menghancurkan reputasi.

Rakyat harus disodorkan calon pemimpin, calon wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas. Bukan kader karbitan, apalagi para pencari kerja yang hanya duduk dan sibuk mengeruk uang rakyat.

Komentar