Lampung

Tim Deputi Pencegahan KPK Ingatkan Kepala Daerah, DPRD dan ASN

Tim Deputi Pencegahan KPK Ingatkan Kepala Daerah, DPRD dan ASN di Lamsel. (Foto:Lampost/JJuwanntoro)

KALIANDA (Lampost.co) -- Tim Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) ingatkan Kepala Daerah, Penyelenggara Daerah, DPRD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lampung Selatan untuk tidak melakukan hal--hal merugikan keuangan negara.

"Kami minta Kepala Daerah dan Penyelenggara Daerah tidak melakukan suap menyuap misalnya meloloskan suatu proyek dan hal yang merugikan keuangan negara,"ujar Ketua Tim Deputi Pencegahan KPK RI Ardiansyah M. Nasution, dalam kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi, Sabtu (1/9/2018), di Aula RSUD Bob Bazar Kalianda.



Ardiansyah M. Nasution,  meminta pula kepada DPRD  tidak boleh ada istilah uang ketuk palu dan uang pokok pikiran (Pokpir). Selain itu, kepada ASN tidak boleh melakukan dan menerima gratifikasi. Sebab, sudah jelas gratifikasi merupakan pelanggaran berat. Apalagi, dalam PP No.53/2010 tentang, disiplin pegawai negeri sipil atau ASN ada aturanya.

"Pencegahan tidak pidana korupsi bagi ASN sudah jelas aturanya. Maka, ASN harus ingat PP No.53/2010 tentang, disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Apalagi, seorang pejabat tentu tidak akan mau kehilangan jabatanya atau di nonjop-kan. Sebab, tunjangan jabatan cukup besar. Jika, dinonjobkan tentu akan merugikan. Dimana, tagihan pinjaman atau kredit diluar tidak akan bisa ditutupi,"jelas Ardiansyah yang akrab dipanggil Coky.

Oleh sebab itu, ungkap Coky, Kepala Daerah harus dapat memperhatikan para ASN misalnya anggarkan tambahan penghasilan ASN. Bagaimana caranya tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

"Rencana aksi KPK RI dalam pencegahan tidak pidana korupsi telah selesai di Lampung Selatan ini. Maka, KPK RI melakukan aksi lainya seperti operasi tangkap tangan (OTT). Mengenai OTT tentu tidak tergantung besar kecilnya uang. Tapi, yang di OTT adalah penyelenggara daerah, kepala daerah dan vigur publik. Jika, terkait kerugian negara tentu harus besar jumlahnya diatas Rp1 miliar,"ungkap dia. 

Komentar