Opini

Terstruktur, Sistematis, dan Masif?

Ilustrasi (Foto: Dok/Google Images)

DALAM rapat dengar pendapat Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Pilgub Lampung 2018 antara DPRD Provinsi Lampung dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung tanggal 14 Agustus 2018, terjadi diskusi antara Tim Ahli Pansus dan Bawaslu tentang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Menurut Tim Ahli Pansus, makna TSM bukan saja kumulatif (seluruh unsur harus terpenuhi), melainkan juga alternatif (masing-masing unsur terbukti) dapat dikategorikan pelanggaran TSM. Namun, ketua Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan TSM harus bersifat kumulatif.



Pandangan Ketua Bawaslu Lampung didasarkan Perbawaslu RI No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pada Pasal 13 tertulis, “Objek pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

Uraian normatif tentang makna terstruktur, sistematis, dan masif hanya ada dalam penjelasan Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016, “Yang dimaksud ‘terstruktur’ adalah kecurangan yang dilakukan aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan, secara bersama-sama. Yang dimaksud ‘sistematis’ adalah pelanggaran yang direncanakan dengan matang, tersusun, bahkan rapi. Yang dimaksud ‘masif’ adalah dampak pelanggaran yang luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian.”

Selanjutnya, Bawaslu-RI menerjemahkan batasan masif dalam Pasal 28 Ayat (2) Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 sebagai berikut, “Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan paling sedikit dua alat bukti atas terjadinya pelanggaran administrasi: a. untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pelanggaran terjadi di paling sedikit 50% kabupaten/kota dalam satu provinsi atau paling sedikit 50% kecamatan dalam satu kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.”

Jika dalam suatu provinsi jumlah kabupaten/kota ganjil, perhitungan 50% dibulatkan ke atas. Perbawaslu membangun konstruksi regulasi bahwa pelanggaran administrasi (politik uang) harus TSM (bersifat kumulatif) terjadi di 50% kabupaten/kota.

Studi Banding

Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 9, No. 1, Maret 2012 dimuat hasil penelitian M Mahrus Ali dkk dari Pusat Penelitian dan Pengkajian MK RI yang berjudul Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif. Dari riset terhadap putusan MK tentang perkara poemilukada sejak 2008—2011 (sesuai putusan MK kini disebut pilkada), diperoleh data putusan yang amarnya dikabulkan, yakni 32 putusan.

Dari 32 putusan ini, perkara yang dikabulkan karena terbukti TSM signifikan terkait perolehan suara sebanyak 21 putusan. Yang menarik, penelitian ini menemukan sifat pelanggaran TSM dibagi dua, yakni kumulatif dan alternatif. Putusan-putusan sejumlah perkara yang terbukti baik yang bersifat kumulatif maupun alternatif dapat membatalkan hasil pilkada. Perkara yang terbukti kumulatif 19 perkara dan alternatif ada dua, yakni perkara No. 137/PHPU.D-VIII/2010 Pemilukada Tomohon dan No. 216/PHPU.D-IX/2011 Pemilukada Kabupaten Buru Selatan.

Pengaturan Perbawaslu No. 13 Tahun 2017, bahwa dugaan pelanggaran politik uang baru bisa dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan bila terjadi secara masif di 50% kabupaten/kota, telah menjadi fokus permohonan/gugatan, jawaban terhadap gugatan, kegiatan pengumpulan bukti/saksi yang dilakukan oleh para pihak bersengketa, baik para pemohon (pasangan calon yang tidak terpilih) maupun termohon (pasangan calon yang terpilih).

Dalam hal ini, Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota. Maka, proses sengketa politik uang dapat digelar jika dilaporkan terjadi di delapan kabupaten/kota dan potensi memengaruhi perolehan suara pasangan calon pilkada. Bila syarat formil dan materiil ini tak dipenuhi, gugatan pelanggaran politik uang dipastikan kandas.

Sebaran penduduk 15 kabupaten/kota di Lampung bervariasi. Dalam hal ini, gambaran tentang sebaran jumlah pemilih per kabupaten/kota dan jumlah perolehan suara pasangan calon dalam Pilgub 2018 dapat dilihat pada dalam tulisan ini.

No

Kabupaten/

Kota

Suara Paslon 1

Suara Paslon 2

Suara Paslon 3

Suara Paslon 4

Jumlah Pemilih

1

Bandar Lampung

87.142

280.639

48.703

33.088

455.975

2

Metro

18.391

19.049

28.620

8.669

77.133

3

Lampung Barat

60.885

16.522

59.592

9.133

148.576

4

Lampung Selatan

107.294

150.459

185.690

41.074

494.043

5

Lampung Tengah

83.129

107.839

305.980

158.523

664.883

6

Lampung Timur

72.858

87.109

304.931

52.350

523.674

7

Lampung Utara

129.292

65.377

85.523

37.987

329.292

8

Mesuji

38.594

12.686

41.187

6.791

100.538

9

Pesawaran

74.259

70.239

70.900

16.704

235.811

10

Pesisir Barat

26.178

13.469

23.858

8.524

73.102

11

Pringsewu

52.755

47.334

91.716

17.519

213.115

12

Tanggamus

102.835

74.918

100.357

23.776

315.388

13

Tulangbawang

28.976

45.906

79.916

12.162

169.846

14

Tulangbawang Barat

60.039

31.153

45.251

10.164

149.418

15

Way Kanan

101.039

31.947

76.282

15.990

228.611

 

Total

1.043.666

1.054.646

1.548.506

452.454

4.179.405

 

Catatan: Jumlah suara sah 4.099.272 dan suara tidak sah 80.133.

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan dalam pilkada tidak ada hubungan antara banyaknya perolehan suara di wilayah kabupaten/kota dengan jumlah riil perolehan suara yang menentukan keterpilihan pasangan calon. 

 

Penutup

Kasus dugaan praktik politik uang dalam Pilgub 2018 telah membawa dampak positif bagi proses penanganan terhadap dugaan pelanggaran administrasi dan penegakan hukum pilkada dan pemilu.

Pertama, UU No. 10 Tahun 2016 memberikan amanah penanganan pelanggaran administrasi (politik uang) yang TSM ditangani Bawaslu. Hal ini telah memperkuat kewenangan Bawaslu mengingat sebelumnya hanya bisa diselesaikan di MK. Bawaslu menerbitkan peratuan Bawaslu yang menjadi pegangan pokok dalam menerima pengaduan, pemeriksaan, persidangan, dan menetapkan putusan. Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota wajib melaksanakan dengan tertib. Bila belum mencapai kesempurnaan, tidak sepenuhnya atau bisa jadi bukan semata-mata pada pelaksanaan, tapi kandungan regulasinya.

Kedua, bila boleh disebut kekurangan, UU No. 10 Tahun 2016 tidak/belum memasukkan konsep pelanggaran administrasi yang bersifat TSM secara operasional pada semua unsur-unsurnya, namun baru memuat definisi pelanggaran yang bersifat TSM pada bagian penjelasan undang-undang. Begitu pula, spirit yang terkandung dalam putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 yakni penanganan pelanggaran politik uang merupakan upaya untuk menegakkan keadilan substantif sulit diwujudkan bila tidak tercantum sama sekali dalam UU Pilkada.

Ketiga, selain proses sengketa di Bawaslu, dugaan politik uang juga diajukan dalam permohonan sengketa di MK. Dan, DPRD Lampung juga membentuk Pansus Pelanggaran Politik Uang. Boleh jadi baru kali ini ada gagasan pembentukan Pansus Politik Uang. Dari tiga proses penanganan yang dinamis, kini masyarakat tinggal menunggu rekomendasi Pansus Politik Uang DPRD Provinsi Lampung.

Sesungguhnya, pencapaian Pansus juga tidak semata-mata terbatas pada dimensi operasional, tetapi bisa fokus dan maksimal mendorong perubahan peraturan perundang-undangan guna menjamin pilkada yang lebih baik di masa datang.

Komentar