Pemilu 2019

Tak Serahkan Dana Kampanye, KPU Bisa Batalkan Parpol Sebagai Peserta Pemilu

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum M. Tio Aliansyah. (Foto: Lampost.co/Triyadi Isworo)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mengingatkan kepada peserta pemilu untuk taat dan jujur melaporkan dana kampanyenya sesuai dengan kentuan yang berlaku. Apabila tidak dilaporkan maka dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Lampung, M. Tio Aliansyah. Ia mengatakan bahwa apabila peserta pemilu dan partai politik tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) maka bisa dibatalkan sebagai peserta pemilu.



"Jika partai politik atau anggota DPD sebagai pemenang ataupun meraih kursi maka tidak bisa ditetapkan. Jadi dibatalkan perolehannya. Sehingga kursi tersebut menjadi kosong dan diserahkan kepada partai politik lain. Maka dari itu kita menghimbau agar taat dan mematuhi kewajiban-kewajiban yang ada," katanya usai bimtek pelaporan dana kampanye di Bukit Randu Hotel dan Resort Bandar Lampung, Rabu (12/9/2018).

Kemudian disinggung mengenai apabila ada caleg yang nakal karena menerima sumbangan kampanye namun tidak membuat laporan dana kampanye, maka caleg tersebut melanggar aturan. Nantinya pihak Bawaslu akan melakukan pengawasan dan memberikan sanksinya.

"Misalnya caleg tidak menerima dana kampanye sama sekali maka ditulis nihil dan ditanda tangani. Maka tanda tangannya ini memiliki konsekuwesni. Bila di lapangan Bawaslu menemukan ada spanduk, stiker, baliho, dan acara kampanye. Inikan menjadi temua dari Bawaslu. Artinya caleg tersebut tidak konsisten dan tidak jujur dalam memberikan laporan dana kampanye," katanya.

Sesuai dengan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Pada Pasal 16 menyebutkan bahwa dana kampanye anggota DPR/DPRD provinsi, kabupaten dan kota yang berasal dari kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp25 milliar selama masa kampanye. Sementara untuk sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp2,5 milliar selama masa kampanye.

"Dana kampanye tersebut dapat berbentuk uang, barang, dan atau jasa," katanya.

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada Calon anggota DPR dan DPRD wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan sebelum dapat dipergunakan untuk keperluan kampanye. Sumbangan tersebut menjadi sumbangan dari partai politik untuk calon anggota DPR dan DPRD.

Sementara untuk anggota DPD, dana kampanye pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan bernilai paling banyak Rp750.000.000,00 selama masa kampanye. Kemudian untuk yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah bernilai paling banyak Rp1,5 milliar.

Komentar