Refleksi

Suara Koruptor   

Ilustrasi koruptor. (Dok.Lampost.co)

SAYA hanya bisa mengurut dada melihat politisi—mantan narapidana koruptor membela diri ketika talk show di televisi, pekan ini. Berapi-api dengan bejibun alasan. Dia berkilah korban konspirasi  sehingga dibui.  “Saya ini korban...bla bla bla,” kata mantan napi itu. Yang jelas tidak mungkin ditahan polisi jika mereka tidak melakukan korupsi.

Di layar kaca malam itu, mantan napi terkesan tidak merasa dirinya salah. Malah ia minta nama baiknya direhabilitasi karena tidak melakukan korupsi. Semangat bersih diri disampaikannya—menanggapi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Isinya? Bekas koruptor dilarang menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.



Koruptor tidak sadarkan diri. Akibat korupsi yang sudah menggurita bahkan menembus tulang sumsum—sudah memiskinkan negeri ini. Tidak ada lagi ruang yang bebas korupsi. Peristiwa teranyar adalah 41 dari 45 anggota Dewan terhormat di Malang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Paling mengerikan lagi, sebanyak 2.357 aparat sipil negara (ASN) masih terima gaji bulanan dari pemerintah.

Sudah jadi koruptor masih menerima gaji. Sudah jadi koruptor masih ingin mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan 202 mantan terpidana korupsi mencalonkan diri jadi anggota legislatif. Mantan koruptor itu tersebar di 12 provinsi, 97 kabupaten, dan 19 kota.

Di Lampung paling tidak ada lima bakal caleg yang bermasalah. Tiga orang terlibat korupsi, satu orang narkoba, serta satu orang lagi kasus asusila. Itu di provinsi, belum lagi di kabupaten/kota. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), peraturan yang dibuatnya dinyatakan  sah, berlaku, serta mengikat semua pihak. Apalagi peraturan KPU sudah diuji di parlemen Senayan.

Bagi Bawaslu beda lagi. Badan pengawas ini menyatakan peraturan KPU yang melarang bakal caleg bermasalah tetap bisa mencalonkan diri , karena peraturan KPU tidak mengikat. Akibatnya, banyak mantan koruptor bisa melenggang bebas menuju kursi di parlemen. Bahkan, lembaga legislatif bakal menghapuskan dosa-dosa korupsinya.

Mau jadi apa negeri ini! Bawaslu sebagai wasit dalam pesta demokrasi terang-terangan sudah membela koruptor. Bahkan, Bawaslu minta KPU menghormati hak politik warga negara—berkas napi. Mereka bebas ingin pentas di panggung politik 2019. Menyedihkan. Duit rakyat dimaling tapi koruptor masih tetap hidup nyaman. Bahkan, diberikan fasilitas negara.

Mau contoh lagi? Kepala LP Sukamiskin Bandung Wahid Husen ditangkap basah KPK karena menjual ruangan mewah untuk tahanan koruptor. Dalam operasi tangkap tangan, Sabtu (21/7/2018), KPK menyita uang tunai Rp279,92 juta dan 1.140 dolar AS serta dokumen mobil dari Wahid.  

Benteng terakhir penegakan hukum di negeri hanya di Mahkamah Agung (MA). Jika MA membatalkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 melalui proses uji materi, alamatlah pemberantasan korupsi hanya isapan jempol. Belum diuji saja, Bawaslu sebagai partner KPU menyukseskan pemilu masih bermain-main dan mengutak-atik peraturan.  

***

Urusan bersih-bersih korupsi di tingkat bakal caleg tidak menjadi agenda penting Bawaslu. Padahal Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada tahun 2017, partai politik dan parlemen merupakan institusi memiliki tingkat kepercayaan paling rendah memberantas korupsi. Rendahnya kepercayaan itu karena koruptor berasal dari partai dan parlemen.

Maka itu, KPK mengingatkan agar partai untuk berhati-hati dengan praktik korupsi yang dilakukan kader dan simpatisan di parlemen. Semua urusan uang. Seperti dilansir Kompasiana, pengamat politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan politik uang masih akan tetap banyak terjadi di pilkada. Bahkan, kata Maurice Duverger (2003:181), seseorang memiliki hasrat ingin berkuasa akan mengalahkan akal sehat.

Ingin menjadi anggota parlemen harus menumpuk duit dulu. Duit pun akan disebar menjelang pesta berlangsung. Duit adalah senjata ampuh untuk menundukkan nafsu masyarakat. Survei Global Corruption Barometer pada 2017 mengungkapkan  DPR sebagai lembaga terkorup bertengger di angka 54%. Disusul lembaga birokrasi (50%), Dirjen Pajak (45%). Sementara pada 2013 lalu, lembaga paling korup diduduki Polri.

Di belahan dunia, masih ada negara-negara yang melakukan hukuman mati bagi koruptor. Kofi Annan, mantan Sekjen PBB dalam acara promulgasi Konvensi PBB Antikorupsi 2004 mengingatkan korupsi adalah wabah dengan spektrum dampak sangat luas yang menghancurkan tatanan sosial.

Korupsi, kata Annan, menguburkan demokrasi dan kedaulatan hukum. Korupsi adalah akar dari pelanggaran HAM, menghancurkan tatanan ekonomi pasar, menurunkan kualitas hidup, dan menyuburkan kejahatan terorganisasi, juga ancaman-ancaman kemanusiaan lainnya. Tapi peringatan Annan itu tidak berlaku untuk Bawaslu di Indonesia.

Dalam cengkeraman jari-jari kekuasaan Bawaslu, impian anak bangsa  untuk mendapatkan wakilnya di Dewan yang bersih telah gugur dahulu sebelum berkembang. Nurani rakyat yang disuarakan masyarakat sipil seantero negeri untuk pemilu bersih sudah tidak digubris Bawaslu.

Setiap pemilu, partai politik apalagi Bawaslu sudah tidak berniat membersihkan lembaga parlemen dari sarang penyamun duit rakyat. Di Malang, di Sumatera Utara, di pelosok negeri, koruptor masih nyaman dan aman serta sistematis menguras pundi-pundi berlemak.

Sangat percuma, serta membuang waktu dan energi, publik menyuarakan bersih-bersih dan taat hukum di parlemen, tapi partai dan Bawaslu tetap membela mantan napi koruptor dan narkoba menjadi bakal caleg.   ***

 

 

Komentar