Tajuk Lampung Post

Sinergi Membangun KIM

Tanggamus kawasan KIM. (foto;dok.lampost.co)

PEMERINTAH Indonesia tengah mendorong percepatan pembangunan empat industri maritim. Empat sektor yang akan dikembangkan meliputi industri rumput laut, industri pengolahan ikan, industri galangan kapal, dan industri garam.

Adalah kabar baik bagi masyarakat Lampung, percepatan industri maritim di Tanah Air menyasar pula ke kawasan industri maritim (KIM) terintegrasi, yaitu Repindo International Maritime Industrial Park di Tanggamus, Teluk Semangka, Lampung.



Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyatakan di kawasan industri maritim ini akan terdapat tempat perbaikan kapal, terminal penampungan minyak mentah milik PT Pertamina untuk wilayah Sumatera, serta pelabuhan internasional.

Jujur kami katakan, KIM berperan penting mewujudkan Indonesia, termasuk Provinsi Lampung, sebagai poros maritim dunia. Terlebih, potensi investasi yang akan mengalir di kawasan tersebut terbilang besar, termasuk investasi asing.

Menteri Perindustrian bahkan telah bertemu dengan direksi Fujitrans Corporation di Tokyo, Jepang, sebagai salah satu investor di KIM Tenggamus. Menperin berharap agar Fujitrans Corporation dapat segera merealisasikan penanaman modalnya.

Mengalirnya investasi asing dengan modal besar ke Lampung tentu harus disambut baik. Kawasan industri bisa meningkatkan kesempatan kerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bagi Tanggamus, tetapi juga daerah sekitarnya.

Jika telah beroperasi, KIM yang telah digadang-gadang dibangun sejak 2012 silam itu diprediksi dapat mengatasi persoalan pengangguran. KIM dapat menyerap 5.000 tenaga kerja lokal bahkan hingga 250 ribu tenaga kerja turunannya.

Hambatan izin hak pengelolaan lahan (HPL) sudah terselesaikan. Saat ini tujuh dari delapan usulan HPL dari PT Pertamina ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), diharapkan proses izin usaha KIM sudah bisa dimulai untuk pengelolaannya.

Semua pihak yang berkepentingan di KIM mesti kerja keras.

Berdasarkan keterangan dari direktur pengembangan wilayah industri II, izin usaha akan diterbitkan atas lahan 793,05 ha. Setelah itu, persoalan akses menjadi tantangan berikutnya.

Pergeseran jalan provinsi sepanjang 6 km dari kawasan industri yang membutuhkan biaya sebesar Rp500 miliar. Alokasi ini hendaknya bisa ditangani Pemerintah Pusat karena akses badan jalan perlu dibuka sepanjang kawasan industri.

PLN Distribusi Lampung pun telah menyatakan siap penyediaan listrik dalam rangka mendukung beroperasinya kawasan industri di Tanggamus. Dengan begitu, dapat dipastikan KIM tidak perlu khawatir mengalami masalah pemenuhan kebutuhan daya listrik.

Dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, kita harus optimistis KIM di Kabupaten Tanggamus dapat terealisasi dalam waktu dekat. Terlebih Gubernur Lampung pun telah membentuk tim percepatan yang akan mengakselerasi pembangunan KIM.

Bola panas pembangunan KIM Tanggamus kini berada di Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, sekali lagi kita harus katakan, Pemprov Lampung maupun Pemkab Tanggamus tidak boleh menunggu bola, sebab kesejahteraan masyarakat Lampung menjadi taruhannya. 

Komentar