Tajuk Lampung Post

Setop Eksploitasi Bukit

Bukit di Lampung banyak yang rusak. (Foto:Dok.Lampost.co)

MEMILIKI lingkungan asri dengan suasana pegunungan tentunya bisa memberi kesan nyaman dan teduh. Tidak heran jika banyak masyarakat mencari rumah dengan lingkungan hijau dan asri.

Namun, pertambahan penduduk yang amat pesat membuat kawasan perbukitan pun digerus untuk dibangun perumahan, pertambangan, dan tempat-tempat wisata. Misalnya saja di Bandar Lampung.



Beberapa tahun lalu, Kota Tapis Berseri ini memiliki 33 bukit, tapi kini hanya tersisa tiga bukit yang kondisinya masih baik, yakni Bukit Banten, Bukit Sulah, dan Bukit Kucing. 

Sementara itu, puluhan bukit lainnya sudah digerus dan beralih fungsi untuk permukiman, pertambangan, dan tempat wisata. Sebut saja Bukit Camang, Kunyit, Sukadanaham, Klutum, Randu, Perahu, dan Tamin. Saat ini, Bukit Sindi di Jalan Iman Bonjol pun tengah digarap. Setidaknya ada dua alat berat setiap harinya bekerja menggerus bukit yang menjadi lokasi wisata tersebut.

Padahal, keberadaan bukit-bukit itu sebagai daerah resapan air. Sebab itulah, Bandar Lampung kini acap mengalami banjir akibat eksploitasi yang berlebih bahkan tanpa izin.   

Tindakan penggerusan bukit jelas melanggar Undang-Undang (UU) No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional dan UU No 32 Tahun 2009 tentang Kajian Lingkungan Hidup. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus bertanggung jawab akan berbagai kegiatan perusakan bukit ini. 

Sudah sepatutnya, Pemerintah tegas menyikapi perusakan bukit-bukit tersebut. Bukan lagi sekadar mengkaji ulang perizinan, melainkan menghentikan aktivitas yang jelas-jelas merusak bukit. Puluhan bukit telah habis, bahkan sebagian rata dengan tanah. Meski ada beberapa perbukitan yang diperkenankan alih fungsi, bukan berarti harus menyisakan dampak buruk. 

 

Persoalan penggerusan bukit bukan baru ini saja terjadi, sudah bertahun-tahun dan bukit pun makin habis dilucuti. Tindakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan bukit pun hanya dilakukan sekadarnya, tidak kontinu. Pelaku perusakan pun tidak pernah jera karena tidak pernah ada tindakan tegas. Padahal, aturannya pelaku perusakan bukit dan lingkungan bisa dipidana. 

Sudah waktunya lembaga eksekutif dan legislatif merealisasikan peraturan daerah untuk melindungi perbukitan di Bandar Lampung. Jangan terus dibiarkan hingga semua bukit di kota ini habis tanpa kendali. 

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), aparat kepolisian, termasuk masyarakat harus aktif mengawasi kegiatan perusakan bukit dan lingkungan. Jika memang terjadi pelanggaran, proses hukum harus dijalankan tanpa tebang pilih. 

Tidak hanya di Bandar Lampung, seluruh pemerintah daerah wajib menjaga lingkungannya. Pembangunan memang diperlukan, tapi keselamatan lingkungan dan masyarakat tidak boleh diabaikan. Pembangunan harus tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kita harus mewarisi lingkungan yang baik untuk anak cucu kelak, bukan malah membebani mereka dengan masalah krisis air, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya karena kelalaian saat ini.

Komentar