Tajuk Lampung Post

Selektif Usung Caleg

Ilustrasi (Foto: Dok/Google Images)

PENDAFTARAN calon anggota legislatif Pemilu 2019 akan ditutup hari ini (17/7). Meskipun telah mendaftarkan caleg ke Komisi Pemilihan Umum, partai politik masih bisa mengevaluasi dan memilih calon yang benar-benar berintegritas.

Jauh sebelum pendaftaran caleg, KPU telah menginformasikan persyaratan dan pengisian Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Caleg dan parpol juga telah memasukkan data ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk mengetahui profil parpol maupun caleg yang akan diusung.



Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, KPU melarang bekas narapidana bandar narkoba maju sebagai caleg. Larangan juga berlaku untuk pelaku kejahatan seksual anak dan bekas koruptor. Larangan bekas narapidana kasus korupsi maju sebagai caleg dalam Pemilu 2019 mengacu UU No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

UU ini juga jelas mengatur kewajiban penyelenggara negara untuk tidak melakukan KKN. Tidak itu saja, usulan larangan tersebut merupakan bentuk perluasan tafsir dari Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Untuk itu, parpol wajib selektif mengusung caleg dalam kontestasi Pemilu 2019. Parpol sebagai pemasok legislator harus bisa menjadi filter. Setiap rekam jejak bakal caleg harus menjadi perhatian. Jangan pernah mengirim kader bermasalah untuk menjadi wakil rakyat.

Mengusung caleg yang berintegritas dan berkualitas menjadi upaya nyata memperbaiki kedisiplinan parpol untuk mendapat kepercayaan publik. Sebab, tidak dapat dimungkiri tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja legislatif makin turun.

Survei yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang Indeks Persepsi Publik Aktivitas Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 2017 menyebutkan responden menilai legislatif sebagai lembaga yang paling banyak melakukan pencucian uang. Data itu didapat dari survei terhadap 11.040 responden yang tersebar di 34 provinsi. Sementara itu, tiga aktor terbanyak yang diproses KPK berasal swasta (184), pejabat eselon I—III (175), dan anggota DPR/DPRD (144).

Rendahnya kepercayaan publik terhadap anggota parlemen terkait dengan kinerja parpol dalam menyiapkan kadernya. Sebab itu, profesionalitas anggota parlemen sangat erat dengan integritasnya. Integritas yang diharapkan di antaranya keberanian moral, konsistensi, disiplin, tanggung jawab, dan punya komitmen tinggi menyuarakan aspirasi rakyat.

Sekali lagi harus ditekankan parpol wajib tegas dalam menetapkan caleg pada Pemilu 2019. Jangan hanya menyodorkan caleg berduit untuk merebut simpati rakyat. Masih belum terlambat membatalkan pencalonan kader bermasalah. Parpol tidak sendirian menyeleksi kader karena masyarakat juga akan memonitor perilaku dan kinerja caleg. Sudah saatnya pejabat legislatif menjadi teladan bagi masyarakat.

Komentar