Pilgub

Ridho-Bachtiar Resmi Ajukan Keberatan atas Putusan Bawaslu Lampung

Kuasa Hukum M. Ridho Ficardo - Bachtiar Basri, Ahmad Handoko secara resmi melayangkan laporan keberatan Putusan Bawaslu Lampung di Kantor Bawaslu RI. Dok. Pribadi

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Petahana Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 1, M Ridho Ficardo - Bachtiar Basri mengajukan keberatan mengenai keputusan Bawaslu Lampung terkait pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 3 Arinal Djunaidi - Chusnunnia kepada Bawaslu RI, Senin (23/7/2018).

Keberatan tersebut langsung dilaporkan oleh Kuasa Hukum M Ridho Ficardo - Bachtiar Basri, Ahmad Handoko. Ia mengatakan laporan tersebut secara resmi dilayakan dengan tanda bukti penerimaan berkas keberatan No.003/BERKAS.KB/PEMILIHAN/2018 di Kantor Bawaslu RI Jalan MH Thamrin No.14 Jakarta Pusat.



"Pokok keberatan salah satunya adalah pertimbangan majelis pemeriksa Bawaslu Propinsi Lampung," katanya usai registrasi memori keberatan di Bawaslu RI.

Kemudian ia juga menilai bahwa Bawaslu Lampung dalam memutus laporan tidak berdasar hukum dan fakta persidangan serta cenderung memelintir fakta.

"Kemudian keterlibatan para kepala kepala desa, dugaan ketelibatan koorporasi yang tidak sesuai ketentuan, dugaan konflik kepentingan Ketua Majelis Pemeriksa dengan paslon 3 dan sebagainya," katanya.

Sebelumnya Ketua Majelis Pemeriksa sekaligus Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan bahwa pihaknya sudah profesional dan sesuai aturan serta fakta persidangan dalam memutuskan perkara.

"Kita profesional dan sesuai aturan. Apabila ada yang keberatan mengenai hasil putusan dipersilahkan melakukan laporan kedapada Bawaslu RI," katanya.

 

Komentar