Lampung

Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza Agar Bisa Kembali ke Masyarakat 

Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza Agar Bisa Kembali ke Masyarakat . (Foto:Lampost/Setiaji)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) sudah semakin kompleks. Mencermati perkembangan permasalahan penyalahgunaan Napza yang akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan, dimana permasalahan tersebut telah melanda hampir semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status ekonomi, sosial maupun pendidikan. 
"NAPZA tidak hanya merugikan diri pengguna, tetapi berdampak pada keluarga dan masyarakat. Oleh karenanya pada saat ini Indonesia dinyatakan darurat narkoba" kata Kepala Dinas Sosial Sumarju Saeni pada acara Bimtek Penerima Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Korban Penyalahgunaan Napza di BP PAUD dan Dikmas Lampung, Bandar Lampung, Selasa (24/7/2018).
Keseriusan pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan Napza, Kementerian/Lembaga sepakat  menandatangani peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
Ke tujuh kementerian/lembaga tersebut, yakni Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan. 
Di Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangan yang telah diamanahkan dalam undang-undang, kementerian sosial sudah melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza melalui pendekatan pekerjaan sosial, yang menekankan pada perubahan perilaku korban penyalahgunaan NAPZA agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. 
"Implementasi kebijakan rehabilitasi sosial dapat terlihat pada program-program di pusat rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA khususnya pusat rehabilitasi milik masyarakat yang telah ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor" katanya.

Komentar