Pemilu 2019

Peserta Pemilu Wajib Serahkan Rekening Dana Kampanye

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Logistik dan Keuangan, Erwan Bustami (Lampost.co/Triyadi Isworo)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- PESERTA pemilihan umum (pemilu) 17 April 2019 diwajibkan untuk menyerahkan rekening dana kampanye paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye dimulai pada 22 September 2018 mendatang.


Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Logistik dan Keuangan, Erwan Bustami mengatakan bahwa peserta pemilu wajib membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye dimulai. Kemudian untuk penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK) pada 22 September 2018. 




"Tanggal 22 ini peserta pemilu wajib menyerahkan rekening dana kampanye dan laporan awal kampanye. Nanti kita juga akan menggelar rakor mengenai dana kampanye," katanya kepada Lampung Post, Kamis (6/9/2018).


Ia juga mengatakan LADK berisikan rekening khusus dana kampanye (RKDK), saldo awal/saldo pembukaan dan sumber perolehan, jumlah rincian penghitungan dan pengaturan, penerimaan yang bersumber dari paslon, parpol, dan pihak lain serta NPWP masing-masing paslon.


"Ada sanksi bila terlambat atau tidak menyerahkan LADK. Untuk parpol disanksi pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan. Untuk DPD disanksi pembatalan sebagai peserta pemilu," kata Mantan Komisioner KPU Kabupaten Way Kanan ini.


Sesuai dengan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Pada pasal 16 menyebutkan bahwa dana kampanye anggota DPR/DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang berasal dari kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp. 25 milliar selama masa kampanye. Sementara untuk sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp 2,5 milliar selama masa kampanye.


"Dana kampanye tersebut dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa," katanya.


Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada Calon anggota DPR dan DPRD wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan sebelum dapat dipergunakan untuk keperluan kampanye. Sumbangan tersebut menjadi sumbangan dari Partai Politik untuk Calon anggota DPR dan DPRD. 


Sementara untuk anggota DPD, dana kampanye pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan bernilai paling banyak Rp750.000.000,00 selama masa Kampanye. Kemudian untuk yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah bernilai paling banyak Rp 1,5 milliar.


Dana kampanye tersebut bersumber dari Calon Anggota DPD yang bersangkutan berasal dari harta kekayaan pribadi; dan/atau sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain seperti perseorangan, kelompok,  dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.


Sesuai dengan jadwal tahapan, pembukaan rekening khusus dana kampanye (RKDK) paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye dimulai. Penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK) pada 23 September 2018.

 

 

Komentar