Pemilu 2019

Penyelenggara Pemilu Diminta Bergerak Cepat

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik dari Universitas Lampung, Dedy Hermawan (Lampost/Triyadi Isworo)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- PENYELENGGARA dan peserta pemilu dituntut untuk bertindak cepat untuk menfasilitasi dan merangkul seluruh masyarakat agar bisa mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu) 17 April 2019 mendatang. Saat ini di Provinsi Lampung masih terdapat 54.943 orang yang bermasalah karena ganda.

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik dari Universitas Lampung, Dedy Hermawan berpendapat bahwa para stakholder khususnya pihak KPU dan Bawaslu serta pihak terkait segera membereskan daftar pemilih yang bermasalah tersebut serta di cek and re-check dari sumber data yang digunakan.



"KPU dan Bawaslu serta pihak terkait memetakan masalah masalah seputar dafta pemilih dan kemudian mengambil tindakan penyelesaian yang cepat dengan prinsip menjagi hak politik warga untuk menggunakan hak pilihnya," katanya kepada Lampung Post, Rabu (12/9/2018).

Kemudian ia juga mengatakan penyelenggara pemilu haua mengambil tindakan cepat karena waktu semakin dekat. Masyarakat berharap pemilu 2019 dapat semakin baik, dan menghilangkan masalah klasik seperti carut marut Daftar Pemilih Tetap.


"KPU dan Bawaslu serta pemerintah yang harus membuat terobosan dengan menyusun berbagai plan A, plan B, dst untuk memastikan hak politik 2019 dapat digunakan secara optimal," kata Akademisi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini. 


Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pemilih ganda ada 54.943 orang yang tesebar di Lampung. Selanjutnya akan dilakukan pencermatan bersama dengan KPU dn Parpol.

"Data tersebut merupakan hasil analisis Bawaslu terhadap DPT di 15 kabupaten/kota. Dalam menganalisis, Bawaslu mendasarkan kegandaan pada elemen NIK, nama dan tanggal lahir pemilih," katanya.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Pendataan Pemilih, Handi Mulyaningsing mengatakan jajaran KPU Kabupaten/Kota sedang melakukan pencermatan internal atas kegandaan dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang meliputi pemilih meninggal dunia, TNI/POLRI, bukan penduduk, usia di bawah 17 dan belum menikah.

 

 

Komentar