Nasional

Penghentian 2.357 PNS Harus Validasi Agar tak Tuai Sanksi

PNS Ilustrasi (Foto:MNTV)

JAKARTA (Lampost.co)--Sebelum memberhentikan secara tidak hormat 2.357 aparatur sipil negara (ASN), kementerian dan lembaga terkait terlebih dulu memvalidasi data tersebut.

Rapat koordinasi melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, serta Birokrasi dan Badan Kepegawaian (BKN).



Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik Kementerian PAN dan RB, Mudzakir, saat dihubungi, Kamis (6/9/2018).

Menurutnya, rapat kooordinasi tersebut juga untuk menyamakan langkah ketiga lembaga terkait mengenai sanksi bagi 2.357 ASN.

"Karena ini menyangkut kewenangan antarlembaga, makanya butuh rakor dulu. Jadi bukan karena karena birokrasinya yang lamban merespon hal itu," ujarnya.

Jika sudah tervalidasi, maka rakor akan merekomendasikan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memecat secara tidak hormat ASN yang berstatus terpidana kasus korupsi.

Berdasarkan data BKN periode Januari 2015 hingga September 2018, ada 2.357 ASN terpidana korupsi yang belum diberhentikan hingga masih menerima gaji. 

Mudzakir menegaskan, jika terbukti lalai menjalankann fungsinya berdasarkan UU ASN, KKP bisa terkena sanksi. Pasalnya, belum diberhentikannya para ASN itu merupakan maladministrasi jabatan yang merugikan keuangan negara.

"Karena yang bisa memecat itu PPK. sanksinya bisa berupa teguran lisan ataupun tertulis," imbuhnya.

Ia menambahkan, rakor tersebut bisa juga menuntut ASN mengembalikan gaji yang diterima jika surat pemecatan keluar. Pasalnya, selain maladministrasi, hal itu merugikan keuangan negara.

Sebanyak 2.357 ASN terpidana kasus korupsi hingga saat ini belum diberhentikan. Selain merupakan maladministrasi jabatan, kondisi ini juga merugikan keuangan negara karena para ASN itu masih mendapat gaji.

Mereka ini terbanyak ada di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, yaitu 301 orang, disusul Kantor Regional VI BKN Medan (298 orang), dan Kantor Regional X BKN Denpasar (292 orang) dan Kantor Regional V BKN Jakarta (265 orang). 

Komentar