Lampung

Penetapan Formasi Rekrutmen CPNS Lampura Terlambat 

Kasi Penkum Kejati Hamdani Saat memberi keterangan Pengkapan DPO Korupsi, Senin (10/9/2018). (Foto:Lampost/Febi H)

KOTABUMI (Lampost.co)--Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengajukan 4.600 formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk tahun ini. 

Plt. Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia) Lampura, Hamdani, Senin (10/9/2018), menerangkan berdasarkan hasil dari rapat dengar bersama kabupaten/kota se-Indonesia di BKN pusat terdapat 524 kabupaten/kota melaksanakan perekrutan CPNSD. Namun, baru 82 kabupaten kota usulannya disetujui dan ditanda tangani dalam rapat itu, Kamis (6/9/2018). Sementara sisanya diselesaikan sampai pengiriman pada hari ini.



"Dan sehari sesudahnya, Jumat (7/9/2018), merupakan hari terakhir perbaikkan. Kebetulan kabupaten kita masuk di hari terkahir, sehingga harus dirapatkan terlebih dahulu untuk mekanismenya kelak," terangnya. 
Provinsi Lampung sendiri, kata dia, masuk dalam regional wilayah 5 BKN. Meliputi, DKI Jakarta, Lampung dan Kalimantan Barat. Dan kemudian akan melaksanakan rapat kembali pada, Kamis (14/9/2018) di Kalimantan Barat yang akan membahas pelaksanaan di lapangan kelak.
"Kalau masalah tesnya daerah kita mandiri atau digabung itu nanti diputuskan di sana. Makanya hari ini kita melaksanakan rapat dinternal pemerintah daerah, "terangnya.

Menurut Hamdani, kewenangan dalam memaparkan formasi penerimaan bukan daerah. Melainkan dari pusat, dalam hal ini Badan Kepegawaian nasional. Sehingga belum dapat merinci, sementara surat diperuntukkan kepala daerah belum diterima karena bersangkutan sedang dinas di luar kota.

"Kalau secara umum, jumlahnya ada ratusan untuk tiga formasi itu. Tapi rincinya belum dapat diberikan karena suratnya saja baru datang hari ini yang ditujukan kepada pembina kepegawaian (bupati). Itu terdiri dari tiga formasi, yakni guru, kesehatan dan tekhnis lainnya. Benar kita telah menerima salinan keputusan pusat untuk formasi penerimaan disini. Namun, untuk rinci belum dapat kita berikan karena wewenangnya pusat, "kata dia.
 

Komentar