Lampung

Pemkab Way Kanan-BPOM Kerja Sama Tangani Peredaran Obat dan Makanan Illegal

Penandatanganan kerja sama penanganan peredaran obat dan makanan di wilayah Way Kanan. (Lampost.co/Candra Putra)

WAY KANAN (Lampost.co) -- Untuk selalu waspada terhadap adanya peredaran obat dan makanan illegal yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, Pemkab Way Kanan tanda tangani Nota Kesepakatan dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, Senin (27/8/2018).

Pada kesempatan itu, Bupati Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya, menyampaikan bahwasannya peredaran obat dan makanan ilegal kini semakin marak seiring dengan perkembangan perdagangan dunia yang didukung kemudahan akses informasi dan pemasaran. Kondisi ini menuntut kita untuk selalu waspada terhadap adanya peredaran obat dan makanan ilegal yang berbahaya bagi kesehatan.



"Masyarakat harus teliti saat membeli produk makanan jangan terkecoh oleh harga murah dan lihat expayednya agar masyarakat tidak keracunan," terangnya.

Oleh karena itu masyarakat, Balai POM & Pemerintah perlu mengawasi peredaran obat dan makanan yang berbahaya, karena dari makanan yang sehat diperoleh gizi yang baik.

Penandatangan Nota Kesepahaman pada hari ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan, Meningkatkan kapasitas fasilitas kefarmasian berupa fasilitas produksi, fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan agar dapat memenuhi ketentuan cara produksi, cara distribusi dan pelayanan kefarmasian yang baik.

Serta meningkatkan keamanan, mutu dan gizi pangan industri hasil industri rumah tangga pangan dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.

"Kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung saya berharap setelah MoU ini, senantiasa bersinergi untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang kritis akan mengkonsumsi obat dan makanan sehingga mampu melindungi kesehatan dirinya sendiri," jelasnya.

Pemkab juga harus melakukan pemantauan terhadap jajanan di sekolah-sekolah, toko-toko, swalayan, industri rumah tangga dan UMKM yang memproduksi makanan dan obat, agar produk-produk yang dihasilkan dapat bersaing dan layak untuk dikonsumsi," tegasnya.

 

Komentar