Lampung

Pemkab Tuba dan Kemenkumham Lampung Teken MoU di Bidang Hukum

Bupati Tulangbawang Winarti saat menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kemenkumham Kanwil Lampung. Dok Humas

MENGGALA (Lampost.co) -- Bupati Tulangbawang Winarti menghadiri penandatanganan nota kesepahaman, peresmian desa/kelurahan sadar hukum dan pengukuhan duta hak asasi manusia serta pengarahan Menteri Hukum dan HAM kepada CPNS Kanwil Lampung, di Hotel Novotel Kota Bandar Lampung, Rabu, (12/9/2018).

Dalam kegiatan yang dihadiri Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung ini, Winarti didampingi bersama Inspektur Inspektorat Pahada Hidayat, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Desia Kusumayuda, dan Kabag Hukum Anuari, serta pejabat lainnya di lingkup Pemkab Tulangbawang.



Sementara, Gubernur Lampung hadir diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat, lalu Menkumham diwakili Plt. Kepala Pembinaan Badan Hukum Nasional yang juga murupakan sebagai Kepala Badan Litbang Hukum dan HAM, Prof. Benny Rianto.

Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Bambang Haryono, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan yang terlaksana merupakan bentuk upaya bersama dalam meningkatkan kesedaran hukum.

Pada kesempatan itu, Winarti turut menandatangani MoU antara Pemda Kabupaten Tulangbawang dengan Kemenkumham Kanwil Lampung yang berisi tentang, pembentukan produk hukum di Daerah dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan Indikasi Geografis (IG).

"Dari penandatanganan MoU ini saya berharap kedepan dapat terciptanya sinergitas yang semakin intens dan efektif dalam upaya kita mewujudkan produk hukum Daerah yang berkualitas dan taat asas," ujarnya usai menandatangani MoU dengan Kemenkumham Kanwil Lampung.

Pihaknya juga berharap, inovasi-inovasi yang muncul dari masyarakat Tulangbawang bisa dilindungi kepemilikannya, dengan pengakuan sebagai pemilik hak cipta, jangan sampai diakui oleh orang lain.

 

Komentar