Lampung

Pemkab Pesisir Barat Akui Banyak Aset Asing Atas Nama WNI

Kadis PMPTSP kabupaten pesisir barat, Jon Edwar. (Foto:Lampost/Yon Fisoma)

KRUI (Lampost.co)--Pemkab Pesisir Barat mengakui tak bisa berbuat banyak dengan adanya beberapa penginapan dan hotel yang ada di kabupaten itu diduga dimiliki Warga Negara Asing (WNA)  selaku pemodal.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  Satu Pintu (PMPTSP)  Kabupaten Pesisir Barat,  Jon Edwar,  mengatakan,  kepada Lampost ditemui di kantornya, Jumat (7/9/2018), pihaknya tidak dapat berbuat banyak sebab kewenangan mereka juga tidak mencapai kesana,  selain itu tidak ada regulasi aturan dadrah yang mengatur hal tersebut.  Pasalnya pada saat dilakukan pengecekan surat surat tanah bangunan yang diduga dimiliki oleh WNA tersebut,  surat surat itu atas nama warga negara Indonesia (WNI), apakah itu istri dari WNA tersebut ataukah WNI yang menjadi kepercayaannya untuk mengelola aset tersebut. 



"Tidak dipungkiri, tetapi itu atas nama orang perempuan yang di nikahi WNA atau atas nama orang indonesia yang dipercaya sama bule. Pengelolaannya Indonesia asetnya milik asing.  kendala kami tidak mengetahui kontrak kerja seperti apa. Tetapi saat dilihat surat menyuratnya hak kepemilikannya memang bukan atas nama WNA, " kata Jon Edwar. 

Atas imbauan Bupati agar warga tidak menjual tanahnya khususnya yang berada di lokasi strategis pariwisata kepada orang asing , kata Jon, adalah sudah benar. 
Namun menjadi dilema manakala warga butuh uang,  WNA mampu menawar atau membeli tanah itu dengan harga berlipat lipat,  yang tidak masuk sehat warga lokal atas nilai harga yang terbilang sangat tinggi tersebut.  Belum lagi,  pemkab belum mengatur regulasi itu,  meski ada aturan pusat,  namun saat diperiksa surat menyurat hak milik tanah bangunan atas nama warga lokal, meskipun pada praktek operasional dan pengelolaan hotel serta penginapan itu sepenuhnya dikendalikan oleh WNA.  

"Ada 57 hotel penginapan di pesisir barat dari pekon wayjambu kecamatan Pesisir Selatan sampai pugung kecamatan Pesisir Utara.  Jadinya ya kami gak bisa menjangkau dan kemudian  tidak mempersoalkan hal itu , apakah membeli aset tanah membangun hotel dan bangunan itu dari modal WNA, kaitan kami hanya legalitas mereka saja,  ktp npwp akta notarisnya. Memang hanya penginapan Sumatera Surf yang jujur bahwa mereka itu penanaman modal asing (PMA). Tentu aturannya izinnya juga berbeda antara PMA dan penanaman modal dalam negeri," kata Jon. 

Ia mengatakan salah satu kelemahan belum dapat di lakukan secara detail kawasan pariwisata di pesisir barat karena belum ada rencana detail tata ruang pesisir barat,  yang ada saat ini baru sebatas rencana tata ruang wilayah (RTRW). 

Komentar