Kriminal

Pelayanan Prima dan Cepat, Kunci Tekan Kriminalitas

Kapolda Lampung Brigjenpol Purwadi Arianto. (Foto:dok.Lampost.co)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kapolda Lampung Brigjenpol Purwadi Arianto terus berupaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penanganan perkara seperti tindak pidana C3, peredaran narkoba, deteksi dini paham radikali, hingga Pengamanan pilpres dan pileg 2019.

Kapolda yang Jumat besok akan resmi berpangkat Irjenpol, mengedepankan respons cepat dari laporan dan masukan masyarakat, serta bekerja semaksimal mungkin tanpa menerima imbalan.



"Dari mabes Polri, arahannya harus fast respon dan pelayanan prima, kalau dapat laporan dan informasi dari masyarakat," ujarnya saat menyambangi kantor Lampung Post, Kamis (6/9/2018).

Untuk penanganan C3, maka respons laporan itu yang diperkuat, sehingga pelaku yang baru saja beraksi bisa dipersempit ruang geraknya.

Upaya yang sifatnya operasi, seperti sikat Krakatau, pengejaran TO dan DPO, menggunakan pola kringserse dan rayonisasi yang mana tiap wilayah Hukum Polres yang ada Perkara, akan dibackup oleh porles lain, serta Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung. "Tentunya meneruskan Kapolda sebelumnya," katanya.

Kemudian pencegahan peredaran narkoba juga ditingkatkan, dengan mengejar para TO, dan DPO serta memperkuat pengamanan dan penjahn seaport Interdiction Bakauheni,dan lelah Pelabuhan Panjang juga, yang mennadi menjadi akses eskpor impor barang.

"Saya juga perintahkan Ditresnarkoba untuk bersinergi dengan Polda lain, agar bisa mengungkap distribusi peredaran barang haram. Dalam tingkatan Polri semua Asia Tenggara, sudah dilakukan koordinasi dengan negara tetangga, informasi dan lain-lain, sehingga kemaren Polda Metro Jaya, bisa mengungkap total 2,6 ton sabu dari dua ungkap kasus,"katanya.

Purwadi memberikan arahan, agar anggota dapat berbuat dan menjalankan SOP, dalam pengungkapan perkara, menggunakan senjata api sebagai mana mestinya.
"Ya anggota juga kalau tersedak, terpaksa ambil tindakan tegas, terukur dan terarah, semua tindakan anggota harus bisa dipertanggungjawabkan, karena ini di Kamtibmas, dan juga keamanan anggota itu sendiri," katanya. 

Komentar