Nasional

Menteri ATR/Kepala BPN Sebut Pembebasan Tanah Bukan Masalah Lagi

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, saat membuka Rembuk Nasional Pertanahan di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/9/2019).(Foto:Dok.BPN)

MAKASSAR (Lampost.co)-- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, mengatakan saat ini pembebasan tanah untuk pembangunan strategis nasional bukan masalah lagi. 
"Karena kita sudah memiliki Undang-Undang No: 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum serta sudah diterbitkan peraturan turunannya," ujar Sofyan A. Djalil saat membuka Rembuk Nasional Pertanahan di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/9/2019).

Menteri ATR/Kepala BPN menyebutkan sudah banyak proyek pembangunan jalan yang berhasil dilakukan berkat adanya UU No.2 tahun 2012. 
Diantaranya tol lintas Jawa. Tol Solo - Kertosono, dimana  pembebasan tanahnya selesai dilakukan.



"Di Sumatra, proses pembebasan tanahnya sedang kita kebut. Tak hanya jalan tol saja, proyek irigasi juga sudah banyak yang kita selesaikan pembebasan tanahnya," ungkap Sofyan.

Kendati banyak pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut yang berhasil, namun, Sofyan tidak menampik ada terdapat masalah dalam proses pembebasan tanahnya. 
Sengketa tanah memang menjadi persoalan dalam proses pembebasan tanah, namun sudah banyak dicarikan jalan keluarnya.

Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan maraknya sengketa pertanahan terjadi karena banyaknya bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar. Hingga tahun 2016, baru 46 juta bidang tanah yang terdaftar. 

Sengketa tanah terjadi karena banyak masyarakat yang belum memegang sertipikat tanah. "Oleh karena itu, pada tahun lalu kami telah berhasil menerbitkan 5 juta lebih sertipikat tanah. Pada tahun ini kita targetkan 7 juta sertipikat tanah dan pada tahun depan 9 juta sertipikat tanah," kata Sofyan.
Dengan memiliki sertifikat tanah dapat menciptakan financial inclusion bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian. 

Komentar