Tajuk Lampung Post

Mengurangi Risiko Bencana

Kondisi gempa Lombok. (Foto:Antara)

TIDAK ada yang bisa memperkirakan kapan bencana akan datang. Karena itu, kita perlu waspada dan bersiap diri menghadapinya.

Terlebih, Lampung merupakan daerah rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, juga kekeringan. Karena itu, sudah semestinya provinsi di ujung Sumatera ini meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana tersebut.



Lebih-lebih lagi, Lampung memiliki patahan lempeng (sesar) yang masih aktif sepanjang 40 km, mulai dari Tarahan—Panjang—Kedaton hingga Branti, Natar. Sesar ini patut diwaspadai karena terus melakukan pergerakan berlawanan arah sejauh dua sentimeter setiap tahunnya. Apalagi, di atas patahan ini banyak bangunan berdiri, termasuk salah satunya hotel bintang. Tentunya ini amat berisiko menimbulkan korban, bukan hanya materi, melainkan juga korban jiwa.

 

Kabupaten Tanggamus pun menjadi daerah paling rawan terhadap ancaman bencana. Ada tiga sumber potensi bencana di daerah ini: jalur lempeng benua Indo Australia-Eurasia, patahan Bukit Barisan, serta volcano tsunami dari Gunung Anak Krakatau.

Dengan segala potensi bencana itu, Lampung tidak boleh lalai. Harus ada antisipasi untuk menekan jumlah korban jika bencana benar-benar datang.

Kita mengapresiasi Kabupaten Pesawaran yang telah bersiap menghadapi bencana dengan membentuk tiga desa tangguh bencana. Di ketiga desa, yakni Desa Bagelen, Desa Trirahayu, dan Desa Padangcermin terdapat puluhan warga yang dilatih menjadi sukarelawan dalam mengantisipasi dan penanggulangan bencana.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga telah mengimbau masyarakatnya untuk mengantisipasi ancaman kebakaran dan kekeringan pada musim kemarau ini.

Sudah semestinya, daerah lain juga bersiap siaga menghadapi bencana yang mungkin akan datang. Terlebih ada enam kabupaten yang diprediksi terdampak kekeringan pada musim kemarau ini, yakni Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pringsewu, dan Pesisir Barat. Tentu saja daerah-daerah ini juga perlu membentuk desa-desa tangguh bencana.

Kita harus menyadari bersama, masalah bencana harus ditangani serius. Apalagi, frekuensi peristiwa bencana selalu meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia juga telah mengatur penanggulangan bencana melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

 

Sesuai dengan UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mengurangi risiko bencana merupakan salah satu tanggung jawab yang wajib diemban pemerintah.

Karena itulah, sosialisasi antisipasi dan siaga bencana perlu dilakukan terhadap masyarakat. Mengingat masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap karakteristik bencana dan risikonya. Adanya pemahaman masyarakat terhadap antisipasi bencana akan meminimalkan dampak dari bencana.

Karena itu, perlu dibangkitkan semangat kerja sama serta kepedulian dari masyarakat untuk membangun kesadaran dan berjaga-jaga sehingga jika terjadi bencana tidak menimbulkan korban dan kerugian yang besar.

Komentar