Tajuk Lampung Post

Mengendalikan Jalur Maut

Ilustrasi (Foto: Dok/Lampost.co)

KECELAKAAN di jalan menjadi salah satu indokator kurangnya pembinaan pelayanan lalu lintas oleh pemerintah. Sebab tujuan penyelenggaraan pelayanan untuk kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas adalah tugas pemerintah.

Sesuai UU 22/2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, pemerintah harus terus menerus bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas. Apalagi angka kecelakaan lalu lintas Indonesia masih tinggi di ASEAN.



Terungkap dalam Forum Polantas ASEAN 2017, korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia 28 ribu--30 ribu jiwa per tahun. Korban kecelakaan lalu lintasnya melebihi angka korban terorisme, bencana tsunami, dan bencana banjir.

Di Lampung juga demikian, angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Data hasil Operasi Ketupat Krakatau 2018, angka kecelakaan turun 25% dari 2017. Namun tetap saja korban meninggal dunia di jalanan masih tinggi di 2018.

Kita prihatin, bahkan amat prihatin dengan kondisi ini. Apalagi sejumlah kecelakaan terus berulang di sejumlah lokasi yang kini telah diidentifikasi kepolisian sebagai balckspot atau titik rawan kecelakaan.

Misalnya seperti Jalinsum Natar, Bypass Soekarno-Hatta, dan juga turunan Tarahan yang kerap memakan korban jiwa. Kini kepolisian terus mengkaji titik-titik rawan itu untuk mencarikan solusi agar tingkat kecelakaan dapat ditekan.

Namun demikian, urusan pelik ini harus ditrangani terpadu sejumlah instansi bahkan masyarakat. Selain urusan penegak hukum dan urusan perekonomian juga terkait etika berlalu lintas dan budaya bangsa menjadi tanggungjawab masyarakat.

Masyarakat harus bisa menjalankan etika dan bidaya berlalu lintas. Sebab hal itu akan menunjukkan jati diri bangsa, terkait budaya lainnya selain berlalu lintas. Jangan sampai bangsa Indonesia dinilai bukan bangsa beradab.

Sebagai bangsa yang tertib dan beradab maka segala aturan main dalam berlalu lintas harus dipatuhi semua pihak tanpa terkecuali. Jangan berprilaku sembrono di jalan raya karena hal ini dapat mengancam keselamatan jiwa pengguna lainnya.

Kepolisian dan birokrasi pemerintah mempunyai tugas besar. Mereka harus menekan kecelakaan lalu linta yang menjadi mesin pembunuh nomor wahid. Jangan sampai korban bertambah lantaran sikap abai pemerintah atas kondisi jalan layak.

Mengkaji dan merekayasa ulang sistem lalu lintas di jalur-jalur maut menjadi tugas tersendiri kepolisian. Selain memberi jaminan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan dengan memberi kepastian hukum pengguna jalan.

Bukan hanya menindak pelanggar, lebih jauh kepolisian dan pemerintah harus mengendalikan setiap kilometer jalan dari resiko terjadinya kecelakaan dan musibah. Agar masyarakat dapat aman dan nyaman dalam menggunakan jalan.

Komentar