Nuansa

Mengenang Dua Bupati

Foto ilustrasi. Dok/Google Images

DALAM satu tahun ini, ada dua kepala daerah di Lampung yang ditahan KPK. Keduanya, Bupati Lamteng Mustafa dan Bupati Lamsel Zainudin Hasan, merupakan pejabat hasil pilkada langsung.

Mustafa divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta karena menyuap pimpinan dan anggota DPRD Lamteng dalam pengesahan Perda tentang Pinjaman Daerah ke PT SMI. Total uang suap dalam kasus ini mencapai Rp9,6 miliar.



Zainudin masih berstatus tersangka dugaan menerima fee proyek di Dinas PU-Pera. Ketua DPW PAN Lampung ini diduga menerima setoran 15%—17% melalui orang dekatnya yang mengatur tender di dinas tersebut.

Ada kesamaan antara Lamteng dan Lamsel terkait penilaian pelayanan publik yang belum memenuhi standar. Tahun lalu, Lamteng masuk zona merah lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman, karena daerah ini belum mampu memberi pelayanan terbaik.

Untuk Lamsel, dari tiga kali penilaian, tahun 2015—2017, standar pelayanannya masuk zona kuning. Meski tidak merah, kabupaten yang menjadi gerbang Sumatera ini belum bisa meningkatkan pelayanannya hingga level hijau.

Memang tidak ada kaitan langsung antara buruknya pelayanan dan kasus korupsi yang menjerat kedua kepala daerah. Namun, kondisi ini menggambarkan kepala daerah yang tidak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi juga lemah dalam menegakkan pelayanan publik yang baik.

Laku Mustafa dan Zainudin adalah contoh kepala daerah yang integritasnya rendah dalam memerangi korupsi. Bagaimana tidak, bupati seharusnya memberikan teladan bahkan membangun sistem pengawasan yang ketat, sehingga pemerintahan yang dijalankan benar-benar bebas dari penyakit kronis KKN. Faktanya, keduanya berkongsi dengan bawahan dan politikus yang akhirnya merugikan negara dan daerah.

Lepas dari contoh buruk, kita bisa meniru mantan Bupati Batang, Jateng, Yoyok Sudibyo, yang sukses membangun pelayanan prima dan etos pemerintahan yang jauh dari praktik koruptif. Bupati yang menjabat periode 2012—2017 ini memulai kinerjanya tidak dengan sidak seperti kebiasaan pejabat zaman old.

Yoyok mulai dengan membuat surat edaran ke seluruh instansi pemerintahan agar tidak memberi proyek kepada siapa pun yang mengatasnamakan bupati, keluarga, atau orang dekatnya. Hal ini untuk memastikan semua proyek dilelang secara transparan.

Saat kepala daerah memiliki semangat spartan memerangi korupsi, saat itulah ia mampu membenahi pelayanan publik di lingkungan dengan cepat dan terukur. Akhirnya, Kabupaten Batang dikenal sebagai daerah dengan pelayanan yang baik dan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sang mantan bupati pun diganjar dengan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award.

Yoyok mengakhiri jabatannya dengan cerita manis dan berbagai prestasi bergengsi. Modal kinerja ini tidak dia pakai untuk maju dalam pilkada periode berikutnya. Ia memilih untuk berhenti dan menyelesaikan satu masa jabatan saja. Model Yoyok ini yang belum kita temukan di Lampung.

 

Komentar