Tajuk Lampung Post

Memanusiakan Korban Kebijakan

Pengusuran pasar Griya Sukarame. (Foto:Dok.Lampost.co)

EKSEKUSI pembebasan lahan pemerintah tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Walau pemerintah memiliki kelengkapan administrasi aset resmi, tentu tidak semua warga dapat secara sadar meninggalkan lahan yang bukan miliknya.

Warga yang menolak biasanya yang sudah menempati lahan itu relatif lama dan telah menaruh asetnya. Apalagi asetnya itu dibangun dengan uang tidak sedikit. Amat wajar jika setiap upaya pembebasan lahan kerap terjadi perlawanan warga dan tentu saja membangkitkan semangat aktivis untuk mengadvokasi.



Seperti pembebasan lahan milik Pemkot Bandar Lampung di Pasar Griya Sukarame, Bandar Lampung. Eksekusi itu juga mendapatkan perlawanan dari sebagian warga dibantu aktivis. Dalam aksi Pemkot itu membuat belasan warga dilarikan ke Puskesmas Sukarame, pascabentrok dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu personel kepolisian.

Ratusan personel Pol PP mengawal penggusuran itu dan diamankan personel Polri. Mereka membawa alat berat ekskavator, untuk meratakan bangunan milik warga. Walaupun penggusuran tersebut berhasil dengan meratakan lahan dari bangunan yang dinilai Pemkot liar, tidak urung empat orang pingsan.

Sebenarnya Pemkot sendiri melalui Wali Kota Herman HN telah menawarkan atau menyediakan tempat penampungan bagi warga yang tergusur. Pilihannya adalah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga yang memang tidak mempunyai tempat tinggal. Namun, untuk warga yang sebenarnya memiliki rumah, ya dipersilakan menempati rumahnya pribadi.

Di sisi warga, mereka mulai berputus asa. Sebab, wakil rakyat yakni anggota DPRD Kota Bandar Lampung tidak bisa lagi diharapkan membantu mereka. Menurut warga, saat dengar pendapat dengan legislatif itu, justru pimpinan Dewan malah mengatakan pemerintah tidak bisa dilawan. Alasannya pemerintah karena punya legal standing.

Namun, apakah dengan legal standing itu, warga yang terpaksa harus tergusur di sana harus kehilangan aset bahkan tempat tinggalnya tanpa ada ganti kerugian. Apalagi keberadaan mereka di sana pun tidak terjadi serta-merta saat akan dilakukan penggusuran. Warga mengaku telah menempati lahan yang semula sebagai tempat penampungan sementara Pasar Sukarame yang sedang dibangun.

Jika pun mereka dinilai salah karena menempati lahan bukan miliknya tanpa hak, mengapa tidak sejak awal mereka mulai tinggal di sana langsung dilarang. Sebab, dengan dibiarkan adanya warga tinggal di lahan pemerintah, tentu mereka beranggapan keberadaan mereka memang legal dan mendapat toleransi pemerintah.

Pemerintah juga harus introspeksi dalam menjalankan kebijakan. Jangan sampai ada korban dari kelalaian dalam menjalankan kebijakan itu, justru tidak dimanusiakan. Sebab, mereka juga seorang warga negara yang mempunyai hak hidup dan menetap di wilayah seluruh Indonesia. Jaminan itu diamanatkan oleh konstitusi bangsa Undang-Undang Dasar 1945.

Komentar